VIDEO Jumlah Peserta Didik Merosot, Kepsek Swasta Mengadu ke DPRD Kalsel

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para kepala sekolah swasta di Kota Banjarmasin mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ) yang juga membidangi pendidikan.

Mereka mengungkapkan, jumlah siswa khususnya di masa penerimaan peserta didik baru Tahun 2020 makin mengkhawatirkan.

Disampaikan Sekretaris Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Banjarmasin, Abdul Ghani, setiap tahun sejak empat tahun belakangan rata-rata peserta didik baru di sekolah swasta khususnya tingkat SMA sederajat berkurang rata-rata 100 orang.

Pada 2017 kurang lebih 900 siswa, menurun di pada 2018 menjadi kurang lebih 800 siswa, turun lagi pada 2019 menjadi 700 dan pada tahun 2020 ini 648 siswa.

Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif, yakni tersebar di 16 sekolah swasta tingkat SMA sederajat di Kota Banjarmasin.

• Hanya Dua Murid Baru, Kepala SMP PGRI 9 Banjarmasin Ucap Alhamdulillah

• SMP PGRI 3 Banjarmasin Inisiatif Adakan Kegiatan Guling

"Hanya 5 sekolah swasta di Banjarmasin yang punya siswa banyak, sisanya ada yang di bawah 20 dan bahkan ada yang 2 siswa saja," kata Abdul Ghani.

Sekolah yang dipimpinnya pun, yaitu di SMA Muhammadiyah 1 Banjarmasin pada tahun 2020 ini hanya mendapatkan 13 peserta didik baru.

Padahal, kata Abdul Ghani, hidup matinya sekolah swasta tentu sangat bergantung pada peserta didik yang ada di masing-masing sekolah.

Ia pun mengkhawatirkan jika kondisi ini terus berlanjut, maka sekolah-sekolah swasta banyak yang tidak akan bertahan.

Abdul Ghani menegaskan pihaknya tidak menyalahkan sistem yang dibuat pemerintah, namun menginginkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan sistem khususnya pada tahapan penerimaan peserta didik baru.

• Pendaftaran di SMP PGRI 7 Banjarmasin Sepi, Ternyata Sudah Terjadi Beberapa Tahun Ini

• Cuma Punya Lima Siswa Baru, SMP PGRI 7 Banjarmasin Buka Pendaftaran Sampai Akhir Tahun

Pasalnya, kata Abdul Ghani, muncul dugaan bahwa adanya kecurangan dilakukan oknum sekolah negeri yang berpotensi membuat jumlah peserta didik di sekolah swasta di Banjarmasin semakin minim.

Karena itu, dia meminta agar pemerintah benar-benar bisa menindaklanjuti jika benar didapati adanya sekolah yang melanggar atau melakukan kegiatan tidak sesuai aturan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, HM Yusuf Effendi, pihaknya tidak pernah memformalkan bahwa sekolah bisa menerima peserta didik baru di masa pengenalan lingkungan sekolah.

"Tadi disampaikan di masa pengenalan lingkungan sekolah, lalu ada penerimaan, tidak ada. Kami tidak ada memformalkan ada penerimaan peserta didik baru pada waktu itu," kata Yusuf.