Pandemi Covid-19, Ketua Bawaslu Kalsel Sebut Kerawanan Politik Uang di Pilkada Kalsel 2020 Tinggi

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Puncak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yaitu tahapan pungut hitung suara akan dilaksanakan kurang lebih tiga bulan lagi di Bulan Desember Tahun 2020.

Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 ini, Kalsel menggelar 5 pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup), 2 pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwali) serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub).

Dengan makin dekatnya pelaksanaan Pilkada Serentak, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Erna Kasypiah menilai kerawanan terjadinya politik uang jelang Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalsel cukup tinggi.

"Potensi kerawanan cukup tinggi pada saat Pilkada saat ini," kata Erna saat menghadiri pertemuan virtual yang digelar KPU Provinsi Kalsel bersama para stakeholder Pilkada pertengahan Bulan Agustus 2020 ini.

• Ajak Masyarakat Ikut Awasi Tahapan Pemilu, Bawaslu Kalsel Sosialisasi Sambil Memasak

• Terjerat Kasus Politik Uang, Kader Partai Demokrat Diputus PN Banjarmasin 3 Bulan Penjara

• Bawaslu: Masyarakat Pihak Penerima yang Terlibat Politik Uang Juga Bisa Dijerat Pidana

Dijelaskan Erna, potensi merebaknya praktek politik uang bisa disebabkan karena faktor kondisi perekonomian masyarakat yang melemah akibat dihantam efek pandemi Covid-19.

Kondisi ini disinyalir bisa memudahkan oknum yang menghalalkan praktek politik uang untuk membujuk dan mempengaruhi calon pemilih khususnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan mengiming-imingi rupiah.

"Bisa jadi juga merebaknya money politic (politik uang) karena kondisi ekonomi masyarakat melemah lalu dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mencalon sehingga money politik bisa marak kembali terjadi," papar Erna.

Tak bisa dipungkiri, kondisi pandemi Covid-19 di Kalsel tak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan namun juga sosial dan ekonomi masyarakat.

• Hari ini Bawaslu Kembali Mintai Klarifikasi Pihak Terduga Lakukan Politik Uang

Selain resiko pelanggaran terkait politik uang, Erna juga menyebut beberapa faktor kerawanan lainnya yang diwaspadai Bawaslu termasuk pada rangkaian proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan tahapan kampanye yang pasti berbeda dibanding Pilkada sebelumnya karena kondisi pandemi.

"Akan ada perubahan regulasi pelaksanaan kampanye misalnya. Itu sampai hari ini masih meraba mungkin nanti kampanye lebih banyak melalui daring dan medsos tidak lagi bertatap muka atau rapat umum melibatkan banyak orang. Ini juga jadi faktor kerawanan ke depan," paparnya. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)