Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Terindikasi Ada Data Pemilih Ganda di Wilayahnya, Begini Penjelasan KPU Tabalong

Bawaslu Provinsi Kalsel memberikan beberapa catatan termasuk dugaan adanya data pemilih ganda di Kabupaten Tabalong, Kalsel.

banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Ketua KPU Kabupaten Tabalong, Ardiansyah. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dalam penetapan data pemilih sementara (DPS) Pilgub Kalsel Tahun 2020 oleh KPU Provinsi Kalsel, Selasa (15/9/2020), Bawaslu Provinsi Kalsel memberikan beberapa catatan termasuk dugaan adanya data pemilih ganda di Kabupaten Tabalong, Kalsel.

Diduga ada puluhan warga di wilayah tersebut yang memiliki hak pilih tak hanya di Pilgub Kalsel tapi juga di Pilgub Kalteng Tahun 2020 ini.

Hal ini tidak dibantah oleh Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji dan juga Ketua KPU Kabupaten Tabalong, Ardiansyah.

Meski demikian, Sarmuji dan Ardiansyah menyatakan persoalan tersebut memang sudah diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

 

Pilkada Kalsel 2020, Pemilih di DPS Pilgub Kalsel Menyusut 81 Ribu Lebih

Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Awasi Aliran Dana Kampanye Setelah Penetapan Paslon

Ardiansyah yang hadir pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Pilgub Kalsel di Hotel Tree Park Banjarmasin menjelaskan, persoalan tersebut muncul tak lepas dari aspek administrasi perbatasan wilayah antara Kabupaten Tabalong di Kalsel dan Kabupaten Barito Timur (Bartim) di Kalteng.

Menurutnya, dugaan adanya pemilih berdata ganda tersebut didapati di RT 04, Desa Dambung Raya, Kabupaten Tabalong, Kalsel.

Dimana ada sebanyak 7 rumah di kawasan tersebut yang ditempeli stiker pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutahkiran Data Pemilih (PPDP) dari KPU Kabupaten Tabalong dan KPU Kabupaten Bartim.

Saat dilakukan identifikasi kata Ardiansyah, memang ada sebagian warga pemilih di kawasan tersebut yang masih ber KTP Elektronik Kabupaten Bartim.

Padahal secara administrasi wilayah sudah masuk dalam Kabupaten Tabalong.

"Di Tabalong Desa Dambung Raya, di Bartim versinya Desa Dambung. Memang sejak 2018 sejak putusan Permendagri Nomor 40 tahun 2018, wilayah tersebut menjadi wilayah administrasi Tabalong. Tetapi karena dalam rangka melindungi hak pilih nah kawan-kawan di Bartim memastikan data karena secara identitas mereka masih ber KTP Bartim," papar Ardiansyah.

Akhirnya setelah dilakukan koordinasi, sebagian dari warga tersebut masuk dalam DPS Pikgub Kalsel dan sebagian lagi yang ber KTP Kabupaten Bartim masuk dalam DPS Pilgub Kalteng.

Selain itu ada pula beberapa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak dimasukkan baik dalam DPS Pilgun Kalsel maupun DPS Pilgub Kalteng karena pindah domisili atau tidak terverifikasi keberadaannya.

Pilkada Kalsel 2020 - Dua Bapaslon Pilgub Kalsel Dinyatakan Penuhi Syarat Kesehatan

Meski sudah ditindaklanjuti, namun Ardiansyah menyatakan akan tetap menindaklanjuti saran dan masukan dari Bawaslu untuk kembali melakukan sinkronisasi data untuk mengantisipasi jika ada hal serupa terjadi di kawasan lainnya di Kabupaten Tabalong.

"Masukan bawaslu akan kami tindaklanjuti dengan sinkronisasi lagi siapa tahu masih ada lagi dugaan pemilih ganda. Kami akan sandingkan lagi divisi data antar Kabupaten biar sama-sama disinkronkan. Kalau masih ada data ganda kami akan perintahkan PPK lalu PPS untuk melakukan verifikasi ulang," kata Ardiansyah. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved