Komisi IV DPRD Kalsel Menyayangkan Permintaan Pengembalian Insentif Nakes, Begini Alasannya

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel menyoroti langkah pemerintah yang tidak memperbolehkan tenaga kesehatan di garda terdepan penanganan pasien Covid-19 menerima insentif ganda dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sekaligus.

Dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H M Luthfi Saifuddin, pihaknya menyayangkan hal tersebut.

Pasalnya di Kalsel para tenaga kesehatan yang sudah terlanjur menerima insentif atau uang lelah dari APBD Provinsi dan selanjutnya menerima insentif dari Kemenkes RI, diminta mengembalikan insentif yang diterima dari APBD.

• Terima Insentif Dobel, Ratusan Nakes di Kalsel Diminta Kembalikan Insentif dari APBD

• Cita Citata Bongkar Kedekatan dengan Jordy Onsu, Sering Dikirimi Makanan dan Kasih Perhatian

• Ariel NOAH Follow 209 Pengguna Instagram, Tak Ada Nama Luna Maya dan Alleia Anata Irham

"Sikap komisi IV tentu sangat menyayangkan, karena kita harus menghargai perjuangan mereka di garis terdepan menangani pasien Covid-19 yang taruhannya itu nyawa," kata Luthfi kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (24/9/2020).

Setiap hari kata Luthfi para tenaga kesehatan tersebut dapat dikatakan mempertaruhkan nyawa dan keselamatannya.

Pasalnya, jika ikut terpapar Covid-19 bukan tidak mungkin mereka juga bisa menjadi korban dari virus asal Wuhan Cina yang sudah memakan korban lebih dari 400 orang di Kalsel.

• Selamat, Bayi Perempuan Zayn Malik dan Gigi Hadid Telah Lahir

• Ini Awal Mula Penemuan Kerangka Manusia di Desa Pantai Cabe Kabupaten Tapin Kalsel

Menurut Luthfi, jika melihat angka insentif yang diminta untuk dikembalikan tersebut, tentu sebenarnya tidak ada orang yang mau menukar resiko keselematannya dengan sejumlah uang.

Jika tetap diminta untuk mengembalikan insentif yang sudah diterima sebelumnya, Ia mengkhawatirkan hal ini akan berpengaruh pada psikologis para tenaga kesehatan tersebut dan beresiko menurunkan imunitas mereka.

"Alangkah bijaknya kalau kebijakan menarik kembali itu ditinjau ulang atau dibatalkan. Apalagi mereka berbulan bulan tidak bertemu keluarga," ungkap Luthfi.

Pihaknya di Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel kata Luthfi akan sesegeranya berkomunikasi dan menggelar rapat bersama dengan BPBD Provinsi Kalsel dan pihak terkait untuk membicarakan terkait hal tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)