Isi UU Cipta Kerja yang Diprotes Buruh? Download PDF-nya di Sini

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah didahkan DPR RI, Senin (5/10/2020), Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja resmi menjadi Undang-Undang (UU).

Disahkannya UU Cita Kerja itu membuat kemarahan buruh di Indonesia, akibatnya diberbagai tempat terjadi aksi penolakan hingga rusuh yang dilakukan buruh dan mahasiswa.

Mau tahu apa saja isi UU Cipta Kerja? Berikut link download isi lengkap RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam format PDF.

RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat persetujuan dari sebagian besar Fraksi di DPR.

• Isi Lengkap Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan, Bahas Pekerja Kontrak dan Libur

• TAK Banyak yang Tahu, Ternyata RUU Cipta Kerja Bermasalah dari Proses hingga Substansi, Ini Faktanya

• VIRAL Mikrofon Mati Saat Demokrat Suarakan Tolak UU Cipta Kerja, Azis Bisiki Puan, AHY Minta Maaf

Bagi Anda ingin mengetahui isi lengkap RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja bisa unduh melalui link yang dilansir Kompas.com berikut:

- KLIK DI SINI untuk Download RUU Cipta Kerja PDF (Google Drive)

- KLIK DI SINI untuk Download RUU Cipta Kerja PDF (Baleg DPR)

- KLIK DI SINI untuk Download Surat Presiden Jokowi untuk pengajuan RUU Cipta Kerja (PDF)

- KLIK DI SINI untuk Download Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM (PDF I)

- KLIK DI SINI untuk Download Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM (PDF II)

- KLIK DI SINI untuk Download Kronologi dan seluruh pembahasan DIM yang dibahas DPR sejak 2 April 2020 hingga disahkan di Paripurna 6 Oktober 2020

Omnibus Law

Dikutip dari Indonesia.go.id, definisi Omnibus Law berasal dari kata omnibus dan law.

Kata omnibus berasal dari bahasa Latin, omnis, yang berarti 'untuk semuanya' atau 'banyak'.

Bila digandeng dengan kata law, yang berarti hukum, maka Omnibus Law dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.

Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam—sebutlah itu—'undang-undang payung hukum' (umbrella act).

Item krusial dalam UU Cipta Kerja

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, setidaknya ada tujuh item krusial dalam UU Cipta Kerja yang amat merugikan buruh seperti dinyatakan Presiden KSPI Said Iqbal.

1. UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus

Said Iqbal menyatakan buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada, di mana UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.