Demo Tolak UU Cipta Kerja
Cafe Elnino di Banjarmasin Gratiskan Makan Minum bagi Kader Demokrat & PKS yang Tolak UU Cipta Kerja
Cafe di Kayu Tangi Banjarmasin Ini Gratiskan Makan Minum bagi Kader Demokrat & PKS yang Tolak UU Cipta Kerja
Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Cafe bernama Elnino Fast Food, terletak di Jalan Kayu Tangi 2, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) menggratiskan makan minum untuk seluruh kader Partai Demokrat dan PKS di Kalsel.
Ini merupakan kepedulian pemilik kafe karena Partai Demokrat dan PKS yang dengan tegas menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR-RIi.
Selain itu, makan minum gratis ini merupakan bentuk terima kasih dan apresiasi pemilik cafe terhadap Partai Demokrat dan PKS yang berani bahkan walk out saat pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Pemilik Cafe Elnino Fast Food, Inu Ririe mengatakan, makan dan minum gratis untuk kader Partai Demokrat dan PKS berlaku pada Kamis (8/10/2020) malam.
• Liput Demo Tolak UU Cipta Kerja Wartawan Merahputih.com Hilang, Sebelumnya Diamankan Petugas
• Pengakuan Bocah Pendemo: Kalau Ngga Ikut Demo Diincar, Digebukin, Mau Dibunuh
• Saat Halte Transjakarta Bundaran HI Dibakar, Massa Berpakaian Serba Hitam Mendadak Muncul
"Sebagai bentuk terima kasih kepada Partai Demokrat dan PKS, maka kami gratiskan makan minum di Cafe Elnino Fast Food. Berlakunya mulai Kamis sore hingga malam," ujar Ini Ririe saat dikonfirmasi, Kamis malam.
Menurut Inu Ririe, kader Demokrat dan PKS cukup menunjukkan kartu keanggotaan jika ingin memesan makanan dan minuman.
"Jika sudah menunjukkan kartu keanggotaan partainya, maka silakan memesan, langsung dilayani," tambahnya.
Dari pantauan di Cafe Elnino Fast Food Banjarmasin, sejumlah kader Partai Demokrat dan PKS sudah berdatangan.
"Makan minum untuk kader Demokrat dan PKS cuma sehari saja, jadi silakan datang, tak terbatas," jelasnya.
Sebagai seorang pebisnis dan memiliki sejumlah karyawan, Inu merasa prihatin DPR-RI mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja.
Menurutnya, Omnibus Law Cipta Kerja tidak berpihak kepada masyarakat, khusunya kaum buruh maupun pekerja.
"Omnibus Law Cipta Kerja ini jelas merugikan. Kami juga tidak sepakat ini disahkan," ujarnya.
Inu pun berharap agar pemerintah bisa membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja agar unjuk rasa mahasiswa dan buruh di seluruh Indonesia bisa segera berakhir.