Siap-siap, Anggaran Covid-19 Semua Pemda di Kalsel Bakal Diperiksa BPK

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dalam refocusing anggaran Covid-19 dan pemanfaatan anggarannya,

Jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan pemeriksaan dana APBN/APBD sebagai hasil refocusing dan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. 

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Syaefullah Tornando, mengatakan, pihaknya akan memeriksa laporan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

“Di antaranya, kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan,” ungkap dia, Selasa (20/10/2020), dalam video conference (vidcon) bertajuk Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Penanganan Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Di samping itu, dia menyampaikan, dalam pemeriksaan juga menimbang terkait kondisi saat ini. Sehingga, berbeda dengan audit ketika anggaran digunakan pada saat kondisi normal.

"Kami memandang, ini adalah masa kedaruratan. Jadi yang paling penting, bagaimana menyelamatkan orang. Beda dengan kondisi normal, ada SOP dalam pemeriksaan. Tapi kalau dalam masa ini, menyelamatkan yang paling penting," ucapnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Kalsel: Positif Tambah 42 Orang, Terbanyak dari Kabupaten HSU

Baca juga: Update Covid-19 Tanbu: Total Positif 464 Orang, Sembuh 432, Meninggal 13

Baca juga: Hari Ini di Banjarbaru Tanpa Kasus Baru, Total Terkonfirmasi Covid-19 Capai 1.099

Baca juga: Masih Zona Merah, Kasus Meninggal Dunia Akibat Covid-19 di HST Kembali Bertambah

Baca juga: Kemungkinan Belajar Tatap Muka di November, Disdik Banjarmasin Segera Rapat dengan GTPP Covid-19

Disadarinya, pada masa kedaruratan saat ini, proses pengadaan barang dan jasa tidak sama dengan kondisi normal. Sehingga, pemeriksaan juga harus melihat bagaimana kondisinya. "Tapi, kalau kondisi normal, jangan mengambil kesempatan," tandasnya. 

Tornando mengimbau kepada para kepala daerah agar melakukan penanganan pandemi dengan saling berkoordinasi. Supaya, dengan kondisi seperti daerah bisa melakukan perubahan manajemen bencana ke arah lebih baik. "Baik itu manajemen anggarannya, perencanaan maupun mitigasinya," imbaunya.

Diejlaskanya, bahwa  BPK Ri mengambil langkah preventif dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di sektor pemanfaatan anggaraan Covid-19.

Lembaga auditor eksternal pemerintah itu dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan tata kelola keuangan anggaraan Covid-19. "Karena, seluruh daerah telah mengalihkan dana dari APBD untuk penanganan pandemi,” jelasnya. 

Sementara itu, Plt Gubernur Kalsel Rudy Resnawan menyambut baik kehadiran BPK yang beberapa waktu ke depan melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran Covid-19.

"Pada kesempatan ini, saya menginginkan, SKPD Kalsel juga pemkab dan kota menyiapkan data yang jelas serta jujur dalam langkah menghadapi pemeriksaan yang dilakukan BPK," pintanya.

Menurutnya, pada tahap awal wabah Covid-19 data sempat semerawut karena ketika itu kondisi sangat darurat.

"Karena, ini tidak pernah kita alami, sehingga rencana operasional yang baku tidak ada. Jadi, semua dicoba dengan melihat situasi perkembangan mana yang cocok," ujarnya.

Selain itu, di awal pagebluk harga alat pelindung diri (APD) sangat tinggi. Sehingga, penggunaan anggaran berbeda dengan kondisi normal. "Jadi nanti saat pemeriksaan, BPK bisa membedakan bagiamana penggunaan anggaran pada saat kondisi darurat dan juga ketika stabil," tandas Rudy.

(Banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda)