Breaking News:

Pilkada Banjar 2020

Pilkada Banjar 2020, Sekda Hilman Sebut Pelanggar Netralitas ASN Tak Dapat Pendampingan Hukum

Sekda Banjar sebut sudah dapat informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh camat yang kini ditindaklanjuti Bawaslu, Gakkumdu dan Polres Banjar, Kalsel

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MILNA SARI
M Hilman, Sekda Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar aturan netralitas ASN dalam Pilkada Banjar 2020, Kalimantan Selatan, tidak diberi pendampingan hukum dari instansi ia bernaung sebagaimana biasanya.

Demikian penegasan Sekda Banjar, HM Hilman Kamis (29/10/2020), sehubungan dengan ASN yang tersandung kasus netralitas dan tidak dibolehkan diberi pendampingan hukum.

Ketentuan itu, ujarnya, sudah disampaikan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa lembaga negara pada 10 September 2020.

"Bupati Banjar sudah mengeluarkan edaran mengenai hal ini. Pada 23 September 2020, kami telah melaksanakan Deklarasi Netralitas ASN dalam pilkada serentak secara virtual yang diikuti seluruh SKPD termasuk kecamatan. Kami didampingi kepala BKDPSDM dan Inspektorat yang membacakan ikrar tersebut," ujarnya.

Terkait adanya ASN Pemkab Banjar yang dilaporkan atas kasus tersebut, Hilman membenarkan.

Baca juga: Pilkada Banjar 2020, Bupati Guru Khalil Sebut Paslon Tak Ada yang Menarik

Baca juga: Jelang Pilkada Banjar 2020, Kesbangpol Gelar Dialog Kemitraan

Baca juga: Debat Paslon Pilkada Banjar 2020 Digelar Pada 25 November 2020. Begini Penjelasan KPU Banjar

Baca juga: Pilkada Banjar 2020, Camat Aluh-aluh Dilaporkan Warga ke Bawaslu

"Kami memang mendapatkan informasi mengenai pengaduan masyarakat pada Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran oleh camat. Sekarang sudah ditindak Bawaslu melalui Gakkumdu dan diproses oleh Polres Banjar," katanya.

Hilman mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses yang sedang berjalan dan tidak diperkenankan melakukan pendampingan pada ASN yang bersangkutan.

Bahkan setelah adanya laporan tersebut, berbagai umbul-umbul hingga spanduk dipasang Pemkab Banjar demi mengingatkan agar ASN tak ada yang melanggar netralitas dalam Pilbup Banjar 2020.

Terpisah, Ketua Bawaslu Banjar, Fajeri Tamjidillah, pada kesempatan berbeda juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam tahapan pilkada.

"Netralitas di sini maksudnya bukanlah tidak ada pilihan. Yang dimaksud adalah ASN dilarang aktif dalam politik praktis kampanye paslon tertentu, apalagi memanfaatkan jabatan, situasi tertentu atau ikut memfasilitasi paslon peserta Pilkada 2020. Bahkan like di media sosial milik pasangan calon, juga tidak diperbolehkan,″ tegasnya.

Fajeri mengakui juga, masih ada ketidaktahuan dari ASN akan hal tersebut. Padahal ada sanksi yang dapat menjerat mereka jika lalai, mulai dari penindakan disipliner oleh Komisi ASN hingga proses hukum.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved