Pilkada Kalsel 2020

Pilkada Banjar 2020, Bawaslu Sebut Semua Paslon Langgar Administrasi

Semua pasangan calon jelasnya melanggar aturan administrasi tersebut, mulai dari pasangan nomor urut satu, dua dan tiga

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID/MILNA SARI
Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar Divisi Penindakan Pelanggaran M Syahrial Fitri sebut semua paslon Pilkada Banjar langgar administrasi. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Selain pelanggaran netralitas ASN, kasus pelanggaran yang menonjol terjadi saat Pilkada Kabupaten Banjar adalah kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan calon.

Komisioner Bawaslu Kabupaten divisi penanganan pelanggaran, M Syahrial Fitri mengatakan, pelanggaran administrasi yang dilakukan adalah penempatan alat peraga kampanye di lokasi yang tidak seharusnya atau dilarang.

Semua pasangan calon jelasnya melanggar aturan administrasi tersebut, mulai dari pasangan nomor urut satu, dua dan tiga.

"Kita memiliki data semua Paslon melanggar administrasi dengan ditemukan apk yang tidak sesuai tempatnya," jelas Syahrial, Jumat (6/11/2020) .

Baca juga: Maju Sehari, Jadwal Debat Paslon Pilkada Banjar 2020 Digelar 24 November

Baca juga: LPSDK di Pilkada Banjar 2020 Ungkap Dana Kampanye Paslon, H Rusli Nyaris Rp 1 Miliar

Bawaslu Banjar sendiri ujarnya juga sudah membentuk kelompok kerja penertiban apk yang berada di tempat tidak sesuai untuk diberi teguran ke tim kampanye pasangan calon atau dengan langsung diminta diturunkan.

Selain pelanggaran administrasi, kasus pelanggaran yakni netralitas ASN ujarnya juga sudah ada tiga yang dilakukan oleh ASN Pemkab Banjar ada dua orang, dan satu dari Pemko Banjarbaru namun dilakukan di wilayah Kabupaten Banjar. Sedangkan satu kasus masih berproses.

Terkait pelanggaran money politik ujarnya hingga kini belum ditemukan. Namun masih panjangnya waktu pilkada hingga masa pencoblosan maka pelanggaran money politik ujarnya masih memungkinkan terjadi.

Baca juga: Pilkada Banjar 2020, Sekda Hilman Sebut Pelanggar Netralitas ASN Tak Dapat Pendampingan Hukum

"Tentunya kita harap hal itu tidak terjadi, tapi kita selalu meminta kepada masyarakat agar tak memaklumi adanya money politik itu, dan jika ada silakan lapor ke Bawaslu Kabupaten Banjar," tambahnya. (banjarmasinpost.co.id/milna sari)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved