Tim Pakar ULM Khawatirkan Ledakan Kasus Covid-19 Makin Besar Pascapilkada, Begini Sarannya

Jika kapasitas sudah terlampaui, maka potensi pasien meninggal semakin tinggi.

Meski demikian, menurutnya tentu ada upaya yang bisa diupayakan agar ledakan kasus tidak terus membesar.

Ia menyarankan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengendalian mobilitas penduduk yang disertai dengan penutupan sementara kegiatan ekonomi, serta membatalkan liburan panjang akhir tahun.

Jika strategi ini tidak menjadi bagian dari strategi pusat, maka daerah menurutnya perlu mengintensifkan upaya-upaya pencegahan, seperti meningkatkan edukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat.

"Para ulama dan tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam edukasi. Edukasi juga perlu dirancang berbasis komunitas sehingga jaungkauannya menjadi lebih luas dan semakin kreatif dengan menggunakan sarana media sosial," kata Muttaqin.

Sementara para kepala daerah disarankannha setiap hari tampil di televisi lokal dan kanal Youtube, instagram dan facebook untuk memberikan edukasi dan motivasi secara langsung kepada masyarakat.

Protokol kesehatan juga dinilainya perlu diperkuat melalui kebijakan dan regulasi, seperti larangan tegas untuk terjadi kegiatan berkerumun, acara-acara pertemuan yang melibatkan banyak orang seperti pesta perkawinan.

Pengurangan jam buka toko atau layanan jasa tidak sampai malam hari. Termasuk pemerintah daerah menerapkan work from home (WFH) atau kerja dari rumah untuk mencegah klaster perkantoran.

Selain itu Tracing, Tracking dan Testing (3T) kata dia tidak boleh kendor.

Tujuannya agar secepatnya dapat mendeteksi keberadaan warga yang terinfeksi virus Corona sehingga yang kondisinya harus dirawat segera mendapatkan pelayanan rumah sakit sehingga potensi meninggal dapat diminimalisir.

Begitu pula yang imunnya kuat dan tidak perlu perawatan supaya secepatnya diisolasi untuk mencegah penularan terhadap warga lainnya tanpa disadari.

"Pilkada sudah lewat sehingga meningkatkan tes PCR atau polymerase chain reaction terhadap penduduk sehingga memenuhi kriteria WHO seharusnya tidak menjadi masalah politik lagi. Meskipun peningkatan ini juga akan berbenturan dengan kapasitas laboratoriumnya yang bervariasi di berbagai daerah," tutupnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)