Berita Banjarbasu
Pemerintah Beri Sinyal Penerimaan CPNS ASN dan PPPK Dibuka Maret 2021
Selain CPNS, pemerintah juga akan membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Penulis: Nurholis Huda | Editor: Hari Widodo
lihat foto
Selanjutnya, Januari-Februari 2021 akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap usulan jumlah formasi yang masuk tersebut.
Diharapkan pada awal Maret 2021, formasi sudah bisa ditetapkan dan diumumkan.
Kemudian, Kementerian PANRB akan menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri PANRB sebagai dasar hukum pelaksanaan rekrutmen ASN tahun 2021, dari jalur CPNS maupun jalur PPPK.
Tjahjo menambahkan, khusus untuk seleksi Guru PPPK akan dilaksanakan tiga kali selama 2021.
"Diperkirakan proses pendaftaran sudah bisa dimulai bulan April sampai dengan Mei 2021," kata dia.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan formasi PPPK yang akan dibuka pada tahun 2021 merupakan formasi tahun 2020.
Untuk formasi tahun 2021 kata dia belum akan dibuka perekrutannya."Yang sejuta guru PPPK di 2021 itu sebetulnya formasi 2020. Cuma dilaksanakan 2021. Untuk formasi 2021 belum ada," kata Bima.
"Jadi untuk guru ini semuanya PPPK. Sasarannya adalah guru honorer K2, nonkategori, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG)," tambah Bima.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kanal Kemendikbud RI di YouTube mengungkapkan, pengadaan aparatur sipil negara (ASN) baik CPNS maupun PPPK sudah dianggarkan.
Kata Menkeu ada anggaran Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan Rp24,92 triliun untuk ASN daerah.
Untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang lulus CPNS 27.291 dan PPPK sebesar 27.290.
Formasi daerah, kata Sri Mulyani, mendapatkan porsi yang lebih besar dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan PPPK sebesar 1.002.616 orang.
Baca juga: Harapan Guru Honorer Setelah Status Meningkat jadi PPPK
"Kami berharap 1,6 juta guru yang statusnya sekarang honorer melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, lanjut bendahara negara masih ada untuk PPPK non-guru yaitu tenaga non-kependidikan. Pemerintah menyiapkan formasi sebanyak 70 ribu PPPK daerah dan ini sudah masuk anggaran Rp 24,9 triliun. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)
