Breaking News:

Berita HSS

VIDEO Penyusunan Perda Warung Jablai Jadi Prioritas DPRD Kabupaten HSS

Perda warung jablai akan menjadi dasar bagi anggota Satpol PP dan aparat di Kabupaten HSS untuk menekan kasus kejahatan.

Penulis: Hanani | Editor: Alpri Widianjono

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Awal Desember 2020, pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, menemui anggota dewan setempat.

Mereka minta supaya DPRD Kabupaten HSS menyusun aturan mengenai warung remang-remang atau warung malam atau dikenal juga dengan sebutan Warung Jablai. Supaya, tidak terjadi tindak asusila dan juga tindak kejahatan.

Janji DPRD Kabupaten HSS saat itu kepada pengurus MUI HSS, kini mulai diwujudkan. Aturan tersebut, bakal masuk program pembentukan perda pada 2021.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten HSS, HM Kusasi, dalam pertemuan yang membahas rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: MUI HSS Minta DPRD HSS Bikin Perda Terkait Warung Remang dan Prostitusi Terselubung

Baca juga: Loksado HSS Jadi Tempat Berlibur Favorit, Penginapan Pun Full Booking Sampai 3 Januari

Dikatakan HM Kusasi, ada 29 judul dan tema raperda yang masuk Rancangan Propemperda 2021. Ada yang usulan Pemkab HSS, juga ada dari DPRD Kabupaten HSS.

Namun dari jumlah tersebut ada 6 judul yang harus ditunda, menyusul adanya peraturan Gubernul Kalsel bahwa Propemperda yang dibuat 2021 tak boleh melebihi tahun sebelumnya.

“Tahun sebelumya ada 23. Jadi yang masuk tahun ini baru bisa 23. Enam yang ditunda, satu dari usulan DPRD dan lima usulan dari Pemkab HSS,” rinci Kusasi.

Mengenai usulan MUI HSS tersebut, Kusasi mengatakan, menjadi salah satu prioritas karena sudah meresahkan masyarakat. “Ini saran ulama yang secara teknisnya nanti kami bahas di rapat internal,” ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan Sarana dan Lingkungan Pendidikan Layak, Pemkab HSS Relokasi Ponpes Al Ikhlas Daha Utara

Baca juga: Kunjungi Air Terjun Riam Barajang Loksado Kabupaten HSS, Nikmati Alam dan Budaya Setempat

Sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Muhlis Redhani, menyampaikan agar usulan MUI HSS harus menjadi perhatian bersama. Dan Muhlis pun setuju, perda inisiatif terkait hal itu menjadi salah satu prioritas.

“Kami menerima laporan langsung dari tokoh masyarakat, warung remang diduga disalahgunakan menjadi tempat prostitusi, tempat perkelahian, minuman keras hingga penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya,” kata Muhlis.

Dia jelaskan, selama ini Satpol PP tidak bisa menindak secara maksimal karena payung hukumnya belum kuat. 

"Dengan adanya Perda, diharapkan mereka bisa melakukan tindakan tegas bersama aparat penegak hukum lainnya,” kata Muhlis.

(Banjarmasinpost.co.id/Hanani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved