Belum Bisa Digelar, Kadis PMD Kalsel Sebut Pilkades di Awal Tahun Sulit Dilaksanakan

Editor : Hari Widodo
 
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sejak ditunda pelaksanaannya di semua daerah di Indonesia belum ada kabar lanjutan waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kalsel.

Jabatan Kades kini diisi oleh Pjs yang didatangkan dari instansi lain.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Zulkifli Sabtu (2/1/2021) mengakui, dalam situasi kasus Covid-19 yang meningkat saat ini gelaran Pilkades untuk awal tahun 2021 hingga Maret nanti sulit untuk dilaksanakan.

Tertundanya penyelenggaraan Pilkades ungkap Zul bukan karena ketidakinginan pemerintah daerah, namun karena prosedur penyelenggaraan yang dipastikan berbeda dengan Pilkades sebelumnya.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Ratusan Desa di Kalsel Tunda Gelar Pilkades Serentak Tahun Ini

Baca juga: Siapkan Pilkades E-Voting, Pemkab Batola Belajar ke Sleman

"Aturannya setiap TPS tidak boleh hingga 500 orang yang hadir, belum lagi ditambah dengan sarana Protokol Kesehatan sehingga ini tidak bisa diselenggarakan sebulan atau dua bulan lagi," jelasnya kepada banjarmasinpost.co.id.

Pemerintah daerah dalam merubah prosedur tersebut, terang Zul, harus melalui Perda sehingga memakan waktu cukup lama.

"Belum lagi kalau ternyata dalam perjalanan menuju perda di DPRD yang belum tentu mulus," tambahnya.

Baca juga: Instruksi Mendagri, Ratusan Desa di Kalsel Tunda Pilkades Serentak

Zulkifli berharap pelaksaan Pilkades tak usah terburu-buru namun lebih dahulu menyelesaikan payung hukum penyelenggaraan.

"Kita tidak ingin nantinya malah bermasalah dengan pemerintah pusat," ujarnya.

(banjarmasinpost.co.id/milna sari)