Ada Raffi Ahmad, Najwa Shihab dan BCL di Daftar Vaksinasi Pertama Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Kelompok 2: pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key opinion leader kesehatan daerah.

Kelompok 3: tokoh agama daerah meliputi perwakilan NU, Muhammadiyah, perwakilan organisasi Kristen, Katolik, Budha dan Hindu.

Baca juga: Nasib Gisel dan Nobu Usai Minta Maaf Soal Video Syur 19 Detik, Polisi Bicara Proses Hukum

Baca juga: Aksi Joget dengan Ranty Maria, Verrell Bramasta Malah Diminta Balik ke Febby Rastanty

Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Proses vaksinasi akan dimulai pada 13 Januari 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seperti dikutip dari Kompas TV.

Budi menyebutkan, penyuntikan pertama vaksin Covid-19 akan dilakukan Rabu depan (13/1/2021) di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, pada Kamis (7/1/2021), Jokowi, melalui akun Twitter-nya, menyebutkan, ia akan menjadi yang pertama kali disuntik vaksin.

Hal ini bukan berarti ia hendak mendahulukan diri sendiri. Akan tetapi, untuk memastikan semua vaksin aman dan halal.

Menjelang berlangsungnya proses vaksinasi Covid-19, apa saja yang perlu kita ketahui?
Penyuntikan vaksin Covid-19 setelah izin BPOM dan MUI keluar

Jokowi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi masih tetap menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Oat dan Makanan (BPOM) dan kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Apabila izin sudah keluar, vaksin gratis secara bertahap, kita laksanakan,” ujar Jokowi.

Stok vaksin juga telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.

Mengutip Antara News, Senin (4/1/2021), Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, vaksin diberikan izin khusus distribusi karena memerlukan waktu untuk sampai ke luar daerah.

“EUA masih berproses, tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia,” kata Penny.

Proses vaksinasi dilakukan setelah vaksin mendapat izin EUA.

Ada sejumlah kelompok prioritas yang ditetapkan sebagai penerima vaksin.