Vaksin Covid 19

Sempat Jadi Sorotan Usai Tolak Divaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning Termasuk Kader yang Dirotasi PDIP

Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) di DPR melakukan rotasi sejumlah anggota DPR RI periode 2019-2024.Salah satunya Ribka Tjiptaning

twitter
Ribka Tjiptaning.Sempat Jadi Sorotan Usai Tolak Divaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning Termasuk Kader yang Dirotasi PDIP 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dapat sorotan gegara menolak vaksin Covid-19, anggota Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dirotasi ke komisi lain.

Diketahui, Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) di DPR melakukan rotasi atau perubahan penugasan terhadap sejumlah anggota DPR RI periode 2019-2024.

Perubahan penugasan tersebut berdasarkan Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Perwira TNI Jadi Korban Hoaks Vaksin Covid-19, Kasdim 0817 Gresik: Terus terang saya juga kaget

Baca juga: Update Covid-19 Balangan: 15 Warga Dilaporkan Dalam Perawatan

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto.

"Benar (ada rotasi)," ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi SP, saat dikonfirmasi Kompas.com.

Johan menjadi salah satu anggota fraksi yang turut dirotasi. Mantan Juru Bicara Kepresidenan itu dirotasi dari anggota Komisi II ke Komisi III.

Selain itu, ada pula nama Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus yang dirotasi menjadi anggota Komisi II. Lalu Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III dan Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI.

Selanjutnya ada Ribka Tjiptaining yang dipindah dari Komisi IX ke Komisi VII.

Ribka Tjiptaning, Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Ribka Tjiptaning, Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (twitter)

Nama Ribka sebelumnya cukup mendapat sorotan karena menyampaikan keraguannya terhadap vaksin Covid-19 dan mengingatkan agar vaksin tidak dikomersialisasikan.

Hal itu disampaikan saat rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada Selasa (12/1/2021).

Ribka mengingatkan kepada pemerintah agar pengadaan vaksin Covid-19 tidak dikomersialisasikan.

Ia menegaskan, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

"Saya cuma mengingatkan nih, kepada menteri, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," kata Ribka.

Ribka sendiri masih meragukan kualitas dan keamanan vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Tanah Air.

Sejauh ini, vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM yaitu vaksin Covid-19 produksi Sinovac.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved