Sri Mulyani Jelaskan Rinci Soal Pajak Pulsa dan Token Listrik, Menkeu: Tak Ada Pungutan Pajak Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan (Mekeu) mejawab topik yang jadi perbincangan hangat terkait bakal berlakunya pajak pulsa dan token listrik.

Bermula dari aturan yang dikeluarkan pemeritnah mengenai perhitungan serta pemungutan pajak
atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher (pajak pulsa).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 dan berlaku mulai Senin, 1 Februari 2021 memuat hal itu.

Polemik pun muncul, begitu pun di media sosial. Muncul pertanyaan misalnya harga pulsa telepon, kartu SIM perdana, voucher, serta token listrik akan naik.

• Siap-siap, Pulsa Handphone Hingga Token Listrik Kena Pajak, Diterapkan Per Februari 2021

• Cuitan Kristen Gray Viral, Ajak WNA Tinggal di Indonesia Selama Covid-19, Ngaku Tak Bayar Pajak Lagi

• KLAIM Pulsa Listrik Gratis November Jelang Desember 2020 di www.pln.co.id, Ingat Tinggal 3 Hari!

Namun, Menkeu Sri Mulyani dengan sigap mejawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di media sosial itu.

Sri Mulyani melalui akun instagram pribadinya memberikan penjelasan terkait pungutan pajak, Sabtu (30/1/2021).

Menurut dia, ketentuan terkait penghitungan dan pemungutan pajak tidak akan mempengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher.

Bendara negara itu juga mengatakan, PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan.

Sehingga tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucher.

Sri Mulyani menambahkan, ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan Pajak PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher serta untuk memberikan kepastian hukum.

Dengan penyederhanaan ini, pemungutan PPN untuk pulsa/kartu perdana hanya sebatas sampai pada distributor tingkat II (server.

Sehingga para pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut pajak lagi.

Sementara untuk token listrik tidak dikenakan PPN, hanya dikenai jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.

Untuk voucher, PPN tidak dikenakan karena voucher adalah alat pembayaran setara dengan uang.

PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

Di akhir penjelasannya, Sri Mulyani menegaskan, tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher.

Berikut ini petikan lengkap penjelasan Menteri Ekonomi Sri Mulyani sebagaimana dikutip Tribunnews.com, Sabtu (30/1/2021):

"PENJELASAN MENGENAI BERITA PEMAJAKAN ATAS PULSA/KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER.
(PMK 06/PMK.03/2021)

1. Ketentuan tersebut TIDAK BERPENGARUH TERHADAP HARGA PULSA /KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER.

2. Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer SUDAH BERJALAN. JADI TIDAK ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER.

3. Ketentuan tersebut BERTUJUAN MENYEDERHANAKAN PENGENAAN PPN DAN PPH atas pulsa/kartu perdana, Token listrik dan Voucer, dan untuk MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM.

PENYEDERHANAAN PENGENAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMUNGUTAN PPN

*a. Pulsa/kartu perdana*
Dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

SEHINGGA DISTRIBUTOR TINGKAT PENGECER YANG MENJUAL KEPADA KONSUMEN AKHIR TIDAK PERLU MEMUNGUT PPN LAGI.

*b. Token Listrik*
PPN TIDAK DIKENAKAN ATAS NILAI TOKEN, namun hanya dikenakan atas JASA PENJUALAN/KOMISI yang diterima agen penjual.

*c. Voucer*
PPN TIDAK DIKENAKAN ATAS NILAI VOUVER - karena Voucer adalah Alat pembayaran setara dengan uang. PPN hanya dikenakan atas JASA PENJUALAN/PEMASARAN berupa KOMISI atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer MERUPAKAN PAJAK DIMUKA BAGI DISTRIBUTOR/AGEN YANG DAPAT DIKREDITKAN (dikurangkan) dalam SPT Tahunannya.

JADI TIDAK BENAR ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER.

PAJAK YANG ANDA BAYAR JUGA KEMBALI UNTUK RAKYAT DAN PEMBANGUNAN.

KALAU JENGKEL SAMA KORUPSI -MARI KITA BASMI BERSAMA..!"

Salinan lengkap dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/KM.10/2021 bisa diunduh dari situs pajak.go.id.

• CARA Terbaru Klaim Token Listrik Gratis PLN 2021, Tidak Bisa Lagi Dapat Diskon Lewat pln.co.id

Berikut Tanggapan operator

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, operator-operator seluler masih belum mengungkapkan langkah apa yang akan diambil terkait regulasi anyar ini.

Telkomsel mengatakan masih mengkaji dan mempelajari aturan baru yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan RI tersebut secara internal, guna mengetahui implikasi secara menyeluruh dalam skema bisnis produk dan layanannya.

"Telkomsel juga akan segera berkoordinasi dengan ATSI untuk memastikan proses penerapan aturan baru tersebut juga dapat mendukung penguatan industri telekomunikasi di Indonesia secara umum," ujar Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin.

Indosat Ooredoo dan XL Axiata memberikan respons serupa.

Kepada Kontan, VP Head of Strategic Communication Management Indosat Ooredoo, Adrian Prasanto mengatakan pihaknya masih mengkaji substansi PMK no.6/PMK.03/2021.

Dia menambahkan, Indosat Ooredoo berkomitmen mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan operasi bisnis.

Sementara, Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengaku belum bisa banyak berkomentar soal penerapan PMK No.6/PMK.03/2021.

"Kami masih mempelajari aturan /beleid baru yang disampaikan Kementerian Keuangan tersebut, sehingga untuk saat ini kami belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh," ujar Ayu.

(Tribunnews.com/Sri Juliati, Kompas.com/Conney Stephanie)

• LISTRIK Gratis PLN Bulan November 2020, Token Pulsa di www.pln.co.id atau Klaim via WA 08122123123

Artikel ini kompilasi dari berita tayang di kompas.com dengan judul:  "Ada Aturan Pajak Baru, Pulsa Telepon dan Kartu SIM Perdana Naik Harga?" dan Tribunnews.com dengan judul: Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Pajak Pulsa dan Token Listrik: Tak Berpengaruh pada Harga