Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Berikan Keterangan di Sidang MK, Kuasa Hukum Paman BirinMu Sertakan 951 Bukti Tertulis

Paman BirinMu) diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sebagai pihak terkait untuk menyampaikan pernyataan atas permohonan pemohon

banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Suasana sidang kedua PHPU Nomor Perkara 124 Pilgub Kalsel digelar oleh MK RI dan disiarkan secara langsung di Kanal YouTube MK RI. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mahkamah Konstitusi (MK) RI menggelar sidang kedua perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan perkara nomor 124 terkait Pilgub Kalsel Tahun 2020, Senin (1/2/2021).

Meski bukan sebagai termohon, namun pihak Paslon Nomor Urut 1 di Pilgub Kalsel Tahun 2020, H Sahbirin Noor-H Muhidin (Paman BirinMu) diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sebagai pihak terkait untuk menyampaikan pernyataan atas permohonan pemohon.

Melalui kuasa hukumnya, Andi Syafrani, Paman BirinMu menyatakan sejumlah bantahan yang dirangkai dalam dokumen setebal 277 halaman berisi setidaknya 951 bukti tertulis termasuk dokumen C1 hasil Pilgub Kalsel Tahun 2020.

“Karena Denny (pemohon) mendalilkan adanya dugaan kecurangan di sejumlah TPS, maka salah satunya alat buktinya yakni dokumen C1-Hasil,” kata Andi Syafrani.

Tak Hadir Langsung Sidang PHPU Pilgub Kalsel 2020 di MK, Begini Alasan Denny Indrayana

Hadapi Sidang PHPU Pilgub Kalsel 2020 di MK, KPU Kalsel Gandeng AnP Law Firm 

Berikan Jawaban di Sidang MK, Kuasa Hukum KPU Kalsel : Permohonan H2D Tidak Jelas

Dalam eksepsinya Ia menegaskan bahwa permohonan pemohon tidak sesuai ketentuan dengan Peraturan MK Nomor 6 tahun 2020.

“Dengan membuat pengantar dalam permohonan, Denny Indrayana telah membuat penyeludupan dalil-dalil dan menghindari pembuktian. Padahal dalam pendahuluan tersebut, pemohon memuat tuduhan-tuduhan serius yang harusnya dibuktikan agar tidak menjadi fitnah,” kata eks Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf ini.

Ia menilai permohonan pemohon tidak jelas karena didapati banyak kontradiksi di dalamnya, baik dalam posita maupun petitum permohonan.

Selain itu, tuduhan pemohon juga kata dia hanya memuat daftar TPS, tanpa menjelaskan locus, tempus dan modus secara jelas.

“Tidak jelas juga korelasinya dengan perhitungan hasil perolehan suara pasangan calon,” ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved