Berita Nasional
Ada Apa? Tiba-tiba Golkar Berubah Sikap Ingin Revisi UU Pemilu Ditunda, Ikuti PDIP & Nasdem
Sebelumnya, PDIP disebut sebagai parpol yang paling getol agar Pilkada dilaksanakan serentak dengan Pemilu 2024.
lihat foto
Perdebatan tentang jadwal pelaksanaan Pilkada juga sempat didiskusikan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
Mantan Direktur Hukum dan Advokasi TKN yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan mengungkap, diskusi tersebut berlangsung pada Kamis (28/1/2021) di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengungkapkan pandangannya tentang revisi UU Pemilu. Jokowi berpendapat bahwa semestinya undang-undang yang ada dijalankan lebih dahulu dan tak direvisi.
"(Jokowi menyampaikan) kenapa sih setiap pemilu ganti undang-undang. Kita belum menyesuaikan, kita belum beradaptasi, ganti lagi. Itu nantinya kan pasti ada problem terus," kata Irfan, kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).
"Harusnya kan undang-undang itu untuk jangka waktu yang lama ya. Kalau pun nanti jangka waktu yang lama itu dievaluasi, itu kan bisa dikoreksi," tuturnya.
Pandangan Jokowi ini mengisyaratkan keinginannya agar pilkada digelar pada 2024. Sebab, jika UU Pemilu tak direvisi, maka Pilkada tak akan dilaksanakan pada 2022 dan 2023.
Meski demikian, Irfan mengatakan, Presiden sepenuhnya menyerahkan rencana revisi undang-undang ini kepada DPR.
Setiap fraksi di DPR punya kewenangan untuk mengkaji rencana tersebut, termasuk menimbang potensi bertambahnya beban penyelenggara pemilu jika Pilkada digelar serentak bersama Pilpres dan Pileg di 2024.
"Kan yang membahas dan memutuskan itu di DPR kan. Di situlah Pak Jokowi mengajak untuk berdiskusi. Enggak harus memutuskan, oh ini gini, enggak, tidak ada seperti itu," ujar Irfan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Berubah Sikap, Golkar Ingin Revisi UU Pemilu Ditunda", Klik untuk baca:
