Berita Nasional
Minta Maaf, Kapolri Cabut Telegram Larangan Siarkan Kekerasan Polisi
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meminta maaf pada publik terkait telegram yang melarang media massa menyiarkan kekerasan polisi
lihat foto
Editor : Anjar Wulandari
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Belum lama menjabat, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meminta maaf pada publik.
Permintaan maaf itu terkait dengan Surat Telegram Kapolri yang salah satu poinnya melarang media massa menyiarkan tindakan kekerasan dan arogansi anggota polisi.
Telegram itu pun kini telah dicabut setelah jadi polemik dan mendapatkan banyak kritik dari publik.
"Mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media.
Baca juga: Panduan Ibadah Ramadhan 2021 Saat Pandemi Covid-19 dari Kemenag, Boleh Tarawih di Masjid
Baca juga: UPDATE Covid 19 Kalsel: Pj Gubernur Sebut Tahap Vaksinasi Kedua Lebih Panjang
Sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari teman-teman media dan eksternal untuk perbaikan institusi Polri agar bisa jadi lebih baik," kata Sigit dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).
Sigit menjelaskan, telegram itu diterbitkan untuk kalangan internal, yang tujuannya mengatur agar jajaran kepolisian tidak bertindak arogan atau menjalankan tugas sesuai standar prosedur operasional yang berlaku.
Ia ingin seluruh personel kepolisian tetap bertindak tegas, tetapi juga mengedepankan sisi humanis dalam menegakan hukum di masyarakat.
"Arahan saya ingin Polri bisa tampil tegas, namun humanis. Namun, kami lihat di tayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan. Oleh karena itu, tolong anggota untuk lebih berhati-hati dalam bersikap di lapangan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa telegram itu bukan bertujuan membatasi kerja-kerja jurnalistik wartawan media massa terhadap kepolisian.
Sigit mengatakan, Korps Bhayangkara masih memerlukan kritik dan saran dari semua elemen masyarakat. Sigit pun menyatakan, Polri menghormati peran media sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Bukan melarang media untuk tidak boleh merekam atau mengambil gambar anggota yang arogan atau melakukan pelanggaran," ucapnya.
Adapun pencabutan Telegram Kapolri tersebut dituangkan melalui Surat Telegram ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 bertanggal 6 April 2021 yang ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri.
Surat telegram ditujukan bagi para kepala kepolisian daerah (kapolda), secara khusus kepala bidang humas (kabid humas).
Sementara itu, Surat Telegram Kapolri yang dicabut yaitu bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat itu diteken Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo pada 5 April 2021.
