Breaking News:

Berita Banjarmasin

Muncul Surat Terbuka Supir Angkutan, Anggota DPRD Kalsel Ini Keberatan Larangan Mudik

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin menyoroti kebijakan larangan mudik pasca munculnya surat terbuka curahan hayi seorang sopir angkutan

banjarmasinpost.co.id/milna sari
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin, Senin (3/5/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Munculnya surat terbuka curahan hati seorang sopir angkutan di provinsinya melalui media sosial (Medsos) menyulut komentar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin.

Meski adanya peniadaan operasional angkutan umum pada 6 hingga 17 Mei 2021 ia berharap tak memukul perekonomian masyarakat.

"Apalagi bagi masyarakat kurang mampu atau yang menggantungkan pendapatan dari menyopir taksi angkutan penumpang umum," ujar politikus Partai Gerindra tersebut, Senin (3/5/2021) 

Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu, masalah pelarangan mudik sangat menyakiti hati, perlu solusi terbaik.

Baca juga: Puluhan Personel Dinas Perhubungan Banjar Amankan Kebijakan Larangan Mudik

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, DPD Organda Pal 6 Banjarmasin Harapkan Tetap Operasi

Baca juga: Larangan Mudik Diberlakukan, Bandara Syamsudin Noor Kehilangan Pendapatan Rp 400 Juta Sehari

Selain itu, mematikan mata pencaharian masyarakat, bukan hanya sopir transportasi, tetapi juga perekonomian.

Semestinya, lanjut laki-laki kelahiran Banjarmasin itu, perlu pemikiran bagaimana cara lain untuk mencegah pandemi COVID-19 tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

"Kita sependapat pandemi COVID-19 merupakan ancaman serius dan harus menjadi tanggung jawab bersama semua pihak untuk penanggulangan atau pencegahan," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Tetapi baik secara pribadi maupun selaku wakil rakyat Lutfi mengaku kurang sependapat dengan larangan mudik yang justru bisa menambah parah keadaan ekonomi masyarakat. 

"Sudah berhadapan pandemi COVID-19 ditambah semakin terpuruknya perekonomian rakyat karena larangan mudik," sambung Lutfi Saifuddin.

Sementara Sekretaris Dishub kalsel Mirhansyah mengatakan peniadaan angkutan umum sudah ketentuan dari pemerintah pusat.

Halaman
12
Penulis: Milna Sari
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved