Kalsel Bergerak
Pj Gubernur Kalsel Safrizal Minta Acara SKPD Pemprov Wajibkan Tes Covid-19
Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA minta seluruh SKPD untuk rutin menerapkan uji swab yang bertujuan menekan kasus Covid-19. Alat akan disediakannya.
Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
lihat foto
Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, meminta seluruh SKPD Pemprov Kalsel agar bersinergi dalam penanganan Covid-19.
Salah satu upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19, yakni melakukan testing secara besar-besaran.
“Saya minta tolong kepada semua SKPD untuk melakukan testing dalam setiap acara atau kegiatan kedinasan. Kami akan sediakan alat test itu. Kami keluarkan uang sedikit jauh lebih baik daripada bertambahnya jumlah pasien,” Safrizal saat memimpin Rapat Penanganan Covid-19 dan PPKM Mikro di Command Center, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru (6/5/21), didampingi Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar, serta dihadiri Kepala Dinas se-Kalsel secara virtual.
Ia pun mengajak semua SKPD Provinsi Kalsel berkontribusi aktif dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.
Konstribusi ini meliputi edukasi kepada masyarakat, penerapan PPKM mikro, testing, dan kebijakan lainnya yang mendukung percepatan penanganan pandemi.
“Dalam mengefektifkan sebuah capaian, jarang sebuah dinas bisa berhasil sendirian. Di samping mengerjakan tugas masing-masing, tetapi harus ada energi yang dilebihkan dalam rangka mengejar target bersama,” ujar Safrizal.
Menurutnya, Indonesia sempat dinilai sebagai salah satu negara dengan pengendalian Covid-19 terburuk.
“Kira-kira tahun lalu, ranking 26. Hari ini, kita termasuk dianggap paling bagus berkat kebijakan PPKM mikro,” terang Safrizal.
Ditambahkan Wakatsatgas Covid-19 Nasional ini, dirinya menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung kebijakan PPKM mikro.
“Misalnya Dinas PMD, dalam PPKM itu tolong mengambil peran. Tolong dilaporkan nanti data-data PPKM mikro. Berapa wilayah yang merah, nanti bisa ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Kemudian, Safrizal menekankan, SKPD lainnya juga harus menerapkan strategi-strategi penanganan yang sesuai dengan tupoksinya.
Tidak terkecuali, membuat kebijakan khusus untuk pengemudi transportasi umum selama peniadaan mudik.
Mengenai larangan mudik, Dirjen Bina Adwil Kemendagri ini meminta seluruh SKPD untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial.
“Mudah-mudahan dengan pelarangan mudik, kenaikan tidak sampai 100 persen seperti liburan tahun lalu. Mudah-mudahan bisa terkendali, tidak seperti kasus di India dan Mexico,” harap Safrizal. (AOL/*)
