Data
Data BPJS Kesehatan yang Bocor Termasuk ASN, TNI & Polri, Tjahjo Kumolo Minta Kemkominfo Usut Tuntas
Data kependudukan Indonesia bocor dan dijual di situs Raid Forums, diduga diretas dari web BPJS Kesehatan. MenPAN RB Tjahjo Kumolo minta diusut tuntas
Editor : Anjar Wulandari
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Data kependudukan Indonesia bocor dan dijual di situs online, Raid Forums. Diduga diretas dari situs BPJS Kesehatan.
Fakta ini pun menjadi sorotan banyak pihak, khususnya kerawanan yang bakal muncul dengan insiden tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pun mengungkapkan kekhawatiran dengan kebocoran data kependudukan tersebut.
Sebab, tak hanya masyarakat biasa, tapi data yang bocor yang terdapat data ASN, anggota TNI dan Polri di Indonesia.
Tjahjo Kumolo pun menyesalkan kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu.
Baca juga: Permenkominfo No 5/2020 Resmi Berlaku, Tokopedia dan Kawan-kawan Wajib Setor Data ke Pemerintah
Baca juga: Gaji ke-13 PNS Paling Cepat Cair 2 Juni 2021, Simak Besarannya Setelah SE Kemenkeu Terbaru Beredar
Agar tidak berlanjut dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Menteri Tjahjo pun mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan.
“Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk didalamnya,” tegas Menteri Tjahjo dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).
Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan.
Kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut.
Sebab, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Menurut informasi, Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021.
Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online.

Dari 279 juta data tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi.
BPJS Kesehatan membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran.