Kejelasan Nasib Calon Haji

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelas sudah nasib jemaah calon haji Indonesia tahun ini. Ini setelah pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman mengenai penyelenggaraan haji.

Rukun Islam kelima tersebut hanya diperuntukkan bagi 60 ribu warga Saudi dan ekspatriat atau warga asing yang telah berada di negeri tersebut.

Mereka juga diwajibkan telah menjalani vaksinasi Covid-19. Itu pun vaksinnya harus sesuai dengan keputusan pemerintah Saudi yakni yakni Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer dan Moderna.

Dengan demikian, tertutup sudah harapan calon haji Indonesia, yang dijadwalkan berangkat sejak 2020, untuk bertolak ke Tanah Suci pada tahun ini. Terlebih sebagian besar calon haji Indonesia menjalani vaksinasi produk Sinovac.

Keputusan pemerintah Arab Saudi tentunya mengakhiri spekulasi yang berkembang selama ini. Spekulasi itu muncul setelah pemerintah Indonesia pada Kamis 3 Juni 2021 memutuskan tidak memberangkatkan jemaah.
Keputusan yang diambil setelah berdiskusi dengan DPR tersebut disampaikan karena hingga hari itu pemerintah Saudi tidak memberikan kejelasan.

Padahal waktu persiapan keberangkatan sangat mepet. Ibadah haji dimulai pertengahan Juli 2021. Belum lagi persoalan vaksinasi.

Walaupun Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga merekomendasi vaksin Sinovac, pemerintah Arab Saudi belum mengakuinya.

Keputusan pemerintah tersebut kontan menimbulkan berbagai tanggapan. Bahkan isu mengenai penggunaan dana haji muncul lagi ke permukaan.

Terlebih pemerintah Arab Saudi mengizinkan penerbangan dari sejumlah negara. Ini dinilai sebagai pembukaan pintu bagi jemaah calon haji dari negara-negara tersebut.

Sementara Indonesia, yang notabene merupakan negara dengan jumlah muslim paling banyak di dunia, tidak mendapatkan izin mengirim jemaahnya. Itulah Indonesia, negara yang penduduknya bisa begitu bebas mengemukakan pendapat.

Kini persoalan keberangkatan jemaah calon haji tahun ini sudah jelas. Sekarang tinggal pemerintah melakukan sosialisasi kepada para calon haji.

Sosialisasi ini menyangkut banyak hal. Pertama tentu saja mengenai giliran mereka berangkat haji jika pemerintah Arab Saudi membukanya pada tahun depan.

Selain itu mengenai dana haji. Saat menyatakan tidak akan memberangkatkan jemaah tahun ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada jemaah untuk menarik uangnya tanpa mengubah nomor antrean mereka.

Hal ini belum jelas. Ada ketakutan kalau menarik uang setoran maka antrean mereka akan mundur.

Pemerintah juga harus melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi mengenai kemungkinan pembukaan pintu umrah.