Breaking News:

Berita Jakarta

Kapolri, Jaksa Agung, Menkominfo Tandatangani Pedoman Implementasi UU ITE, Ini Isi Lampirannya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menkomminfo Johnny G Plate tandatangani SKB tentang UU ITE di Menkopolkam.

Editor: Alpri Widianjono
TRIBUN JOGJA/ISTIMEWA
ILUSTRASI - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Tiga pembantu Presiden Joko Widodo menandatangani Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mereka itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate.

Kegiatannya bertempat di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).

Penandatanganan SKB tersebut turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan , Mahfud MD.

Dalam SKB tersebut terdapat lampiran yang berisi penjelasan mengenai pedoman implementasi terhadap sejumlah pasal yang sebelumnya dinilai multitafsir atau "karet" oleh sebagian kalangan masyarakat.

Baca juga: UPDATE Covid 19 Kalsel: Meninggal 1, Penambahan Positif 77 Orang, Sembuh 87

Baca juga: VIDEO Sertifikat Tak Ada, 15 Pasar Tradisional di Kalsel Tertunda Dibangun

Berikut ini isi lampiran dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Rabu (23/6/2021).

a. Pasal 27 ayat (1)
Fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

b. Pasal 27 ayat (2)
Fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fokus pada pasal ini adalah:
1). Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

2). Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (net)

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved