VIDEO Resmi, 2 Kota di Kalsel Terapkan PPKM Level IV, 9 Kabupaten Terapkan PPKM Level III

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 dan level 3, Senin (26/7/2021).

Kebijakan PPKM Level 4 diterapkan untuk dua kota, yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Sedangkan 11 kabupaten lainnya diterapkan PPKM Level 3.

Penerapan PPKM Level 4 dan Level 3 tersebut berlaku selama 14 hari, yakni sejak Senin (26/7/2021) hingga Minggu (8/8/2021).

Hal itu diumumkan Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto dan Danrem  101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah di Polda Kalsel, Jalan S Parman, Kota Banjarmasin, Senin (26/7/2021).

Penetapan PPKM Level 4 dan Level 3 tersebut, kata Pj Gubernur, didasarkan pada Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penetapan PPKM Untuk Wilayah di Luar Jawa-Bali. 

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Balangan berstatus PPKM Level 3

Baca juga: PPKM Level IV di Banjarbaru, Wali Kota Tegaskan Tidak Ada Penyekatan

"Sehubungan penetapan PPKM Level 4 dan Level 3, dilakukan pembatasan-pembatasan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota," ucapnya.

Ia membeberkan tentang sejumlah poin pembatasan, baik bagi wilayah yang berstatus PPKM Level 4 maupun Level 3. 

Pada wilayah dengan PPKM Level 4, sektor non esensial seluruhnya diberlakukan kerja dari rumah. Terkecuali yang melayani keperluan publik yang tidak bisa ditunda. 

Kegiatan belajar seluruhnya dilaksanakan secara daring dan tidak ada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. 

Kegiatan industri dibatasi shift kerjanya maksimal 50 persen dari total pekerja setiap shift dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Restoran hanya diperbolehkan untuk melayani konsumen dengan pembelian di bawa pulang dan tidak ada kegiatan makan di tempat.

Warung, lapak dan PKL diatur oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota terkait izin dan jam buka, serta pelaksanaan protokol kesehatannya.

Mall dan pusat perbelanjaan seluruhnya ditutup sementara. Kecuali akses di dalam mall atau pusat perbelanjaan untuk toko atau tenant apotek, toko obat-obatan atau bahan keperluan sehari-hari.

"Tetap dengan ketentuan waktu lama buka, jumlah yang boleh masuk dan prokes yang ketat," imbuh Pj Gubernur Safrizal.

Lalu di tempat ibadah, lanjutnya, tidak dilaksanakan kegiatan ibadah berjamaah dan lebih diutamakan beribadah di rumah. 

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Terbitkan 3 Instruksi Terkait Perpanjangan PPKM, Termasuk Luar Jawa dan Bali

Fasilitas umum ditutup seluruhnya, termasuk tempat aula, kesenian, bermain anak, taman dan yang lainnya. Kegiatan sosial budaya, untuk sementara juga ditiadakan.

Transportasi umum, maksimal beroperasi dengan kapasitas 70 persen dan dengan batasan waktu operasional serta protokol kesehatan.

Sedangkan sektor esensial, contohnya layanan kesehatan, keamanan, energi, logistik, konstruksi, sanitasi, distribusi bahan pokok, hewan ternak, bahan bangunan tetap beroperasi 100 persen namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan. 

Sedangkan bagi wilayah dengan PPKM Level 3, di antaranya diterapkan kebijakan kegiatan kerja di kantor dibatasi maksimal 25 persen, belajar mengajar 100 persen daring dan kegiatan industri maksimum 50 persen kapasitas pekerja. 

Selanjutnya, restoran juga hanya melayani pembelian dibawa pulang, PKL diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, pusat perbelanjaan dibatasi buka hingga pukul 17.00 Wita dengan kapasitas 25 persen, begitu juga pasar tradisional dibuka dengan pembatasan jam oeprasional dan prokes.

Fasilitas umum juga ditutup sementara, kegiatan sosial budaya ditiadakan sementara, transportasi umum maksimal kapasitas 70 persen. Untuk di tempat ibadah, tidak dilakukan ibadah berjemaah, serta diutamakan beribadah di rumah.

Tujuan utama PPKM Level 4 dan Level 3, masih kata Safrizal, adalah untuk menekan laju penularan Covid-19.

Serta, mengurangi jumlah penderita dan otomatis juga menekan keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit.

"Saat ini BOR di Kalsel sudah di angka 80 persen, mendekati 90 persen. Bahkan beberapa rumah sakit sudah 100 persen dan menambah tempat tidur," terangnya.

Kondisi ini, kata dia, akan semakin gawat jika terus berlangsung karena akan sangat membebani kapasitas fasilitas kesehatan dan para tenaga kesehatan. 

Baca juga: Ini 23 Poin yang Termuat dalam Surat Edaran Pemko Banjarbaru Selama PPKM Level 4, Berlaku Hari ini

Baca juga: Ada Siswa Terpapar Covid-19, PTM Terbatas di Beberapa Sekolah di Kotabaru Disetop

"Kalau tenaga kesehatan terlalu lelah, imunnya menurun, terpapar, maka kapasitas kesehatan kita makin menurun lagi dan bisa makin banyak korban. Karena itu, ini jadi upaya bersama yang harus dipahami masyarakat juga,"  tegas Pj Gubernur.

Ia mengharapkan, dengan dukungan kedisiplinan masyarakat dan upaya bersama, angka penularan Covid-19 bisa ditekan dan juga menekan BOR RS di Kalsel setidaknya hingga di bawah 50 persen.

Pemerintah daerah, kata dia, juga telah mengatur terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat baik dalam bentuk bahan pokok maupun bantuan tunai.

"Kami akan konferensi pers nanti terkait bantuan ini, dengan Bulog dan Kantor Pos sebagai penyalur bantuan,"  kata Safrizal.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)