Hunian Makin Terpuruk Saat PPKM Level 4, Pengelola Hotel Meminta Keringanan Pajak

BANJARMASINBPOST, BANJARBARU - Bisnis hotel semakin terpuruk ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

Menurut BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel mencatat, akibat kebijakan itu okupansi hotel di Banjarmasin dan Banjarbaru kini rata-rata di bawah 40 persen. 

Sekretaris BPD PHRI Kalsel, Fahmi, Rabu (18/8/2021) mengatakan, jika kondisi ini tidak segera membaik maka bakal ada sejumlah hotel di Kalsel yang memilih tutup.

"Sekarang saja sudah ada sebagian hotel yang memberikan cuti tidak dibayar atau unpaid leave kepada para karyawannya, guna mengurangi beban pengeluaran," katanya.

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Hotel di Banjarmasin Ini Berlakukan Cuti Tak Berbayar

Baca juga: Kasus Covid-19 di Banjarmasin Tinggi, Penerapan PPKM Level 4 Diperketat Seperti PSBB

Baca juga: VIDEO PPKM Level 4 Diperpanjang 14 Hari, Aktivitas Sekolah Hingga Pasar di Kapuas Dibatasi

Di Hotel Roditha Banjarbaru misalnya, dirinya mengaku sudah menyodorkan unpaid leave kepada 50 persen karyawannya.

"Dari sebelumnya 80 karyawan, sekarang sudah 40 yang diberikan cuti tidak dibayar," kata pria yang juga GM Hotel Roditha Banjarbaru  tersebut

Dia mengungkapkan, PPKM level 4 membuat tingkat hunian hotel di Banua turun dikarenakan tamu hotel di Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan tamu bisnis yang berkoneksi dengan Jawa.

"Apabila ada perketatan perjalanan dalam rangka PPKM, otomatis tamu yang datang terhambat," runutnya. 

Dijelaskannya, apabila rata-rata hunian di bawah 40 persen maka hotel akan merugi. Kondisi ini menurutnya yang membuat  hotel memutuskan untuk mengistirahatkan karyawannya atau tutup.

"Belum lagi restoran dan lokasi pertemuan juga ditutup selama PPKM, kondisi ini semakin memberatkan hotel. Sebab, pendapatan hanya dari sewa kamar," jelasnya. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dapat membantu bisnis hotel di Kalsel dengan cara mencari solusi terbaik untuk hotel-hotel di Kalsel. Sehingga, bisa tetap bertahan di kondisi seperti saat ini.

"Kami mengharapkan ada relaksasi pajak dari pemerintah, surat sudah kami kirim tapi belum ada kabar," jawabnya.

Sebab, sambung Fahmi berujar,  membayar pajak hotel 11 persen dan restoran 10 persen dari pendapatan cukup memberatkan pengelola hotel di tengah kondisi saat ini. 

Terkait PPKM level 4, Fahmi menyampaikan PHRI sangat mendukung. Namun, pengusaha tetap memerlukan solusi bagaimana agar bisa memberi gaji karyawan dan membayar biaya operasional di tengah anjloknya okupansi.

"Harus ada juga subsidi PLN dan cicilan bank diliburkan tanpa kena denda," ucapnya.