Breaking News:

Berita Banjarmasin

Insiden Diduga Salah Tangkap Pengurus HMI di HST, Komnas HAM Sampaikan Pandangannya

Komnas HAM RI menyatakan, mengecam dugaan salah tangkap serta tindak kekerasan terhadap Rafii, pengurus HMI di HST

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Eka Dinayanti
HMI Untuk Bpost
Rombongan Pengurus HMI di Kalsel mengadu ke Bid Propam Polda Kalsel, Sabtu (11/9/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Insiden diduga salah tangkap yang dialami seorang pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), M Rafii turut menjadi sorotan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI).

Melalui rilis pers yang diterima Banjarmasinpost.co.id, Rabu (15/9/2021), Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Hairansyah mengemukakan sejumlah pandangan Komnas HAM RI atas persoalan tersebut.

Komnas HAM RI menyatakan, mengecam dugaan salah tangkap serta tindak kekerasan terhadap Rafii karena bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dimana pasal dalam UU tersebut menyatakan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Baca juga: Tindaklanjuti Dugaan Salah Tangkap di HST, Polda Kalsel: Jika Terbukti Kami Proses Tegas

Baca juga: Rekannya Jadi Korban Salah Tangkap, Pengurus HMI di Kalsel Mengadu ke Bid Propam Polda Kalsel 

Tindakan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Yaitu antara lain, memerintahkan setiap anggota polisi untuk menghormati dan melindungi martabat manusia dalam menjalankan tugasnya.

Lalu, tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Selain itu juga Pasal 11 Perkapolri 8/2009.

Dimana aturan ini menyatakan, setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan dan penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia serta penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum.

"Tindakan tersebut juga telah mencederai tekad Polri untuk menjadi Polri yang Presisi, yaitu Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan sebagaimana program yang diusung Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak menjabat sebagai Kapolri," kata Hairansyah dalam rilis bertanggal 14 September 2021 tersebut.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved