Breaking News:

Berita Banjarmasin

Menanti Sidang Putusan, Tim Advokasi Korban Banjir Kalsel Optimis Gugatan Dikabulkan

Tim Advokasi Korban Banjir Kalsel yang dikoordinatori M Pazri, Minggu (19/9/2021) mengaku optimis bisa memenangkan gugatan.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Eka Dinayanti
Tim Advokasi Korban Banjir Kalsel
-Sidang Perkara Tata Usaha Negara gugatan korban banjir Kalsel disidangkan di PTUN Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Agenda pembuktian dan pengajuan saksi baik saksi fakta maupun saksi ahli dalam perkara tata usaha negara terkait gugatan para korban banjir terhadap Gubernur Kalsel sudah berakhir.

Selanjutnya, tinggal menunggu keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin yang diagendakan dibacakan pada Rabu (29/9/2021).

Dimana rangkaian persidangan perkara tata usaha negara yang sudah bergulir sejak Bulan Juni Tahun 2021 ini, Majelis Hakim pemeriksa dan pengadil diketuai oleh Andriyani Masyitoh.

Pihak penggugat, Tim Advokasi Korban Banjir Kalsel yang dikoordinatori M Pazri, Minggu (19/9/2021) mengaku optimis bisa memenangkan gugatan.

Baca juga: Ketua YLC Peradi Banjarmasin Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Kabupaten HSU

Baca juga: Mulai Senin Ini, Semua Jenjang Pendidikan di Banjarmasin Mulai Gelar PTM

Dalam sidang dengan agenda kesimpulan pada Rabu (15/9/2021), pihak penggugat sudah menyampaikan kesimpulan yang dituangkan dalam 54 halaman.

"Dalam kesimpulan kami, kami membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat. Kami optimis gugatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim," kata Pazri.

Keoptimisan memenangkan gugatan kata Pazri juga didasari sejumlah indikator.

Tak hanya bukti-bukti dan keterangan saksi yang mereka ajukan, tapi juga keterangan sejumlah saksi fakta yang diajukan oleh pihak tergugat yang menurut Pazri justru menguntungkan penggugat dalam hal ini korban banjir.

"Ada beberapa dalil tergugat yang justru menguntungkan bagi kami. Di antaranya saksi fakta mereka ada yang menyebutkan beberapa pengakuan kerusakan alat pendeteksi dini banjir," terangnya.

Jika seluruh poin gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim, ada kemungkinan Pemerintah Provinsi Kalsel harus menyerahkan ganti rugi terhadap para penggugat yaitu 53 orang korban banjir yang menjadi principal dalam gugatan tersebut.

Baca juga: Update Covid-19 Kalsel : Sahbirin Minta Masyarakat Manfaatkan Serbuan Vaksin Corona

Dimana dalam salah satu poin gugatannya, para korban banjir menggugat Gubernur Kalsel untuk mengganti rugi kerugian materiil dan immateril yang mereka yakini timbul karena adanya kelalaian pemerintah dalam mengantisipasi dan dan melakukan penanganan pasca banjir awal Tahun 2021.

Selain soal ganti rugi materiil dan immateriil, gugatan yang dilayangkan terhadap Gubernur Kalsel ini utamanya menguji tiga objek, yaitu tidak adanya peringatan dini, lambatnya tanggap darurat dan tidak adanya petunjuk teknis pasca Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Bambang Eko Mintharjo yang menjadi kuasa hukum tergugat dalam perkara ini sebelumny mengatakan, dengan puluhan bukti yang sudah disampaikan, pihaknya tetap optimis Majelis Hakim akan memutuskan sesuai harapannya.

"Ditambah ada bukti tambahan lagi yang kami serahkan kemarin berisi bukti langkah pemerintah terkait banjir yang sudah dilakukan. Keputusan tentu adalah wewenang Majelis Hakim, harus kita hormati," kata Bambang dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved