Selama PTM Digelar, Satgas Covid-19 Tabalong Pastikan Belum Ada Ditemukan Klaster Sekolah

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG-Selama adanya pandemi Covid-19, pembelajaran tatap muka (PTM) di Tabalong sudah ada dilaksanakan  di Januari 2021 bagi 7 SMP dan 32 SD.

Lalu terus berlanjut hingga awal tahun ajaran baru tadi bagi TK 53 satuan pendidikan, SD ada 189 satuan pendidikan dan SMP ada 57 satuan pendidikan.

Kemudian karena kasus melonjak, akhirnya setelah sempat berjalan sekitar dua pekan, PTM harus dihentikan sementara, terlebih Tabalong berada di PPKM level 3.

Kondisi terkini, setelah PPKM Tabalong turun ke level 2 mulai 21 Setember 2021, maka PTM bagi sekolah yang berizin kembali bisa dilaksanakan.

Baca juga: Cegah Klaster PTM, Satgas Covid-19 HST Terus Monitoring Penerapan Prokes di Sekolah

Baca juga: Sejumlah Sekolah di Tabalong Kembali Gelar PTM, Disdik Intensif Lakukan Monitoring dan Pembinaan

Jenjang SMP yang berizin 58 sekolah, 1 sedang berproses dan 1 belum memohon izin. SD yang berizin 189 sekolah, 23 sedang berproses, dan 8 satpen belum memohon izin.

Jenjang PAUD, satpen yang sudah berizin 58 lembaga, 163 lembaga yang sedang berproses, dan 69 lembaga yang belum memohon izin ( KB dan TPA).

Dari ratusan sekolah itu, memang pekan ini masih ada beberapa yang sudah kembali PTM, kebanyakan mereka memulai PTM Senin (27/9/2021).

Juru Bicara Satgas Covid-19 Tabalong, Taufiqurrahman Hamdie, Jumat (24/9/2021), mennyampaikan, dalam beberapa kali PTM yang telah dilangsungkan semuanya masih berjalan lancar.

Dari awal adanya PTM, kemudian sempay dihentikan dan kini mulai ada lagi yang menerapkan karena memang sudah diizinkan, satgas belum ada menerima ada lapora kluster sekolah.

"Semua berjalan lancar belum ada laporan kluster murid maupun guru," tegasnya.

Dijelaskan Taufik, pengawasan memang sangat ketat dilakukan terhadap pelaksanaan PTM di sekolah, termasuk dalam pemberian izin.

Setiap sekolah juga diminta membentuk satgas masing-masing di sekolah agar bisa lakukan pengawasan terkait penerapan prokes.

Sekolah juga harus selalu melakukan koordinasi dengan satgas kecamatan di wilayahnya masing-masing.

"Sebenarnya sebelum keluar rekomendasi sudah dilakukan evaluasi dari satgas kecamatan, dan mereka diharapkan selalu koordinasi dengan satgas kecamatan khususnya puskesmask terdekat untuk menghubungi jika ada keadaan darurat dalam proses PTM," katanya.

Baca juga: Klaster Covid-19 Sekolah Muncul di Jawa Tengah, Anggota DPRD Jateng Minta Stop PTM

Sementara itu dengan kembali dibolehkannya PTM, Taufik juga mengimbau agar selolah tetap disiplin dalam menjalankan prokes.

"Satgas berhak mencabut rekomendasi kalau dalam pengamatan kami ada sekolah yang tidak disiplin," katanya seraya menambahkan saat ini vaksinasi pendidik sudah mencapai 80 persen. (banjarmasinpost.co.id/dony usman)