Berita HST

DPRD HST Minta Sekolah Umum Tambah Pelajaran Agama, Ini Alasannya

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta sekolah umum di bawah Dinas Pendidikan HST, yaitu SD dan SMP agar menambah pelajaran agama Islam.

Penulis: Hanani | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Hanani
Juru bicara Pansus Raperda APBD Perubahan HST 2021, saat menyampaikan laporan pansus dan sejumlah rekomendasi untuk Pemkab HST. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta sekolah umum di bawah Dinas Pendidikan HST, yaitu SD dan SMP agar menambah pelajaran agama Islam.

Dewan menyebut, dalam beberapa tahun terakhir para orangtua lebih memercayakan anak mereka dididik di sekolah Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Thanawiyah ketimbang sekolah umum.

Bahkan, banyak pula orangtua menyekolahkan anaknya ke pondok-pondok pesantren yang dinilai lebih memberikan porsi pelajaran agama seimbang dengan pengetahuan umum.

Untuk itu, sekolah umum harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat agar tidak makin ditinggalkan.

Baca juga: Pelaku Teror Bakar Motor di Kelayan Timur Banjarmasin Dibekuk, Ternyatanya Ini Motif Tersangka

Baca juga: Terkendala Vaksinasi dan Swab Antigen, SMKN 2 Banjarbaru Belum Gelar PTM 4 Oktober

Baca juga: PTM SMA SMK Digelar 4 Oktober, Kepala SMAN 1 Martapura Bingung Adakan Rapid Antigen Guru dan Siswa 

“Sekolah umum tingkat SD dan SMP di HST agar memberi perhatian lebih pelajaran agama. Kalau tidak, dikhawatirkan SD dan SMP makin tidak diminati masyarakat,”kata Supian Noor, juru bicara DPRD HST saat menyampaikan laporan hasil pansus RAPBD Perubahan 2021.

Terkait pentingnya hal tersebut dilakukan, Supriadi, salah satu anggota DPRD HST dari PKS menambahkan, selama ini di sekolah umum, pelajaran Agama Islam hanya diberi porsi dua jam dalam satu minggu.

Padahal, pelajaran agama bisa membentuk keperibadian siswa yang lebih beradab dan punya akhlak yang baik, selain menguatkan akidah dan keimanan.

“Apalagi di tengah zaman gadget sekarang, banyak tayangan tak mendidik dan merusak akidah anak-anak. Bahkan, banyak anak kecanduan game online, berani melawan orangtua, lalai tugas sekolah dan lainnya. Menurut saya ini, harus segera diatasi demi menyelamatkan generasi kita,” katanya.

Dinas Pendidikan, didukung kebijakan kepala daerah, kata Supriadi bisa saja membuat kebijakan agar sekolah-sekolah umum memasukkan tambahan pelajaran tersebut.

Baik melalui muatan lokal, maupun ekstra kurikuler dengan pelajaran dasar-sadar keislaman sebagaimana diajarkan di ponpes. Misalnya dasar-dasar tauhid, fikih dan lain-lain.

“Termasuk kewajiban menghafal ayat-ayat pendek Alquran, sebagaimana dilakukan para guru agama di zaman dulu. Sebab, kalau di rumah, apalagi tak diajarkan orangtua, anak-anak lebih memilih pegang gadget ketimbang menghafal ayat Alquran,” pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/Hanani)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved