OTT KPK di HSU

Hari Ini KPK Periksa Mantan Ajudan Bupati HSU Abdul Wahid, Ini Statusnya

Giliran staf Kelurahan Murung Sari, Abdul Latif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia adalah mantan ajudan Bupati HSU Abdul Wahid.

Hari Ini KPK Periksa Mantan Ajudan Bupati HSU Abdul Wahid, Ini Statusnya
KOMPAS.com/ICHA RASTIKA
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BANJARMASINPOST.CO.ID JAKARTA - Pemeriksaan terhadap saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Tahun 2021-2022 masih berlanjut.

Kali ini, giliran staf Kelurahan Murung Sari, Abdul Latif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia adalah mantan ajudan Bupati HSU Abdul Wahid.

Informasi mengenai pemeriksaan mantan ajudan Bupati HSU ini diungkapkan Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (4/10/2021).

Pemeriksaan terhadap Abdul Latif ini juga sebagai saksi atas tersangka Marhaini.

Ali Fikri mengatakan KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Abdul Latif, Senin (4/10/2021).

Dia akan diperiksa sebagai saksi. "Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka MRH (Marhaini)," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (4/10/2021).

Baca juga: KPK Cecar Bupati HSU Abdul Wahid Soal Dugaan Pengaturan Lelang dan Fee Proyek

Baca juga: Jajaran BPBD Kabupaten HSU Waspadai Banjir, Koordinasi Intensif dengan Relawan

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini pada Kamis (16/9/2021).

Sebagai penerima, yakni Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas PU pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRT) Hulu Sungai Utara

Sedangkan sebagai pemberi, yaitu M arhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara telah merencanakan untuk dilakukan lelang proyek irigasi, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,9 miliar, dan rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dengan HPS Rp1,5 miliar.

Sebelum lelang ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi sebagai calon pemenang dua proyek irigasi tersebut, dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen fee 15 persen.

Saat penetapan pemenang lelang untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dimenangkan oleh CV Hanamas milik Marhaini dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar, dan proyek rehabilitasi jaringan Irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dimenangkan oleh CV Kalpataru milik Fachriadi dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang di gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada hari ini, Kamis (30/9/2021).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang di gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada hari ini, Kamis (30/9/2021). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Setelah semua administrasi kontrak pekerjaan selesai, lalu diterbitkan surat perintah membayar pencairan uang muka yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang CV Hanamas dan CV Kalpataru yang dilakukan oleh Mujib sebagai orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

Sebagian pencairan uang tersebut, selanjutnya diduga diberikan kepada Maliki yang diserahkan oleh Mujib sejumlah Rp170 juta dan Rp175 juta dalam bentuk tunai.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved