Vaksin Booster Jemaah Umrah Indonesia Berbayar? Begini Penjelasan Kemenkes

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam waktu dekat Indonesia sudah bisa mengirimkan jemaah umrah ke Tanah Suci. Hal itu seiring dibukanya pintu umrah oleh pemerintah Arab Saudi.

Namun sejumlah persyaratan ketat akan diterapkan pada jemaah umrah yang akan masuk ke Arab Saudi. Salah satunya terkait vaksinasi covid-19.

Sekadar diketahui, Pemerintah Arab Saudi hanya akan mengizinkan warga yang telah menjalani vaksinasi dosis lengkap masuk ke wilayahnya.

Namun, hanya jemaah dengan jenis vaksin Covid-19 tertentu yang disetujui Arab Saudi untuk ibadah haji dan umrah yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson.

Sedangkan masyarakat Indonesia yang mayoritas disuntik vaksin Sinovac membutuhkan booster vaksin.

Baca juga: Jemaah Umrah Ini Jadi Prioritas Diberangkatkan ke Arab Saudi, Simak Juga Biaya Umrah 2021

Baca juga: Pintu Umrah 2021 Dibuka untuk Indonesia, Biaya Umrah Naik 30 Persen

Terkait aturan ini, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, mekanisme vaksin booster berbayar atau gratis untuk jemaah umrah harus didiskusikan lebih lanjut beserta aturan mengenai protokol kesehatannya.

"Kita tunggu dulu teknisnya karena ini baru informasi awal (vaksin booster untuk jemaah) yang harus banyak didiskusikan bukan hanya vaksin, tapi karantina dan prokes, nanti finalnya akan disampaikan," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Nadia mengatakan, tak menutup kemungkinan booster vaksin akan sama seperti vaksin influenza yang dilakukan secara berbayar.

Namun, keputusan tersebut bergantung pada kesempatan pemerintah.

"Bisa saja kan vaksin influenza kemarin juga berbayar ya, nanti tergantung hasil kesepakatan," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir memastikan jemaah umrah akan mendapatkan dosis ketiga vaksin Covid-19 atau booster.

"Jadi tentunya mereka dapat program khusus karena persyaratan yang disyaratkan oleh Saudi Arabia bahwa harus tiga kali suntikan dengan satu kali booster. Maka itu tentunya akan kita penuhi sebelum pemberangkatan," kata Kadir, dalam diskusi daring, Selasa (21/9/2021), seperti dilansir dari Kompas.com.

Kadir mengatakan, pihaknya akan menyiapkan program untuk para jemaah umrah dalam mendapatkan booster vaksin Covid-19.

Ia menyebut, jemaah yang tidak memiliki sertifikat vaksin tidak boleh berangkat umrah.

"Tentunya ini kita tidak akan mengizinkan mereka untuk bisa melakukan ibadah umrah tidak mempunyai sertifikat vaksinasi dan tentunya vaksin yang akan digunakan vaksin yang direkomendasi oleh Saudi Arabia," ujar dia.

Sementara itu, Kadir menyampaikan, aplikasi PeduliLindungi hanya digunakan dalam proses keberangkatan umrah dari Indonesia.

Ia mencontohkan ketika masuk Asrama Haji, aplikasi tersebut baru digunakan sebagai screening awal.

Baca juga: Vaksin Untuk Jemah Umrah Masih Belum ditentukan, KKP Banjarmasin Masih Tunggu Aturan dari  Kemenkes

Baca juga: Arab Saudi Buka Pintu Umrah, Sekretaris Asita Kasel Tunggu Regulasi Vaksin

"Bilamana terdeteksi PCR-nya positif itu akan keluar informasinya berwarna hitam dan mereka pasti tentunya langsung dilakukan karantina," ucap dia.

Jemaah Umrah yang Tertunda Jadi Prioritas

Seperti diberitakan, Pemerintah Arab Saudi membuka pintu umrah untuk jemaah asal Indonesia. Kabar ini menjadi angin segar di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung.

Seperti diketahui beberapa waktu terakhir Negeri Raja Salman itu melarang warga sejumlah negara masuk, salah satunya Indonesia. Pemerintah setempat juga menerapkan aturan ketat dan membatasi jumlah jemaah yang bisa beribadah di Tanah Haram.

Tapi kini dengan dibukanya pintu umrah, jemaah asal Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci lagi.

Merespons kebijakan ini penyelenggara ibadah umrah pun berjanji mempriotaskan jemaah yang tertunda keberangkatannya sejak Februari 2020 lalu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sabtu (9/10/2021) menyampaikan kabar tentang rencana Arab Saudi membuka umrah untuk jemaah Indonesia.

"Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umroh Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sabtu (9/10/2021). Artinya, Indonesia akan diizinkan kembali mengirim jemaah umrah dalam waktu dekat.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur mengatakan, pihaknya juga akan memfokuskan diri untuk memberangkatkan jemaah umroh yang tertunda sejak Februari 2020.

Tentu saja, para jemaah tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan, seperti vaksin Covid-19 dan kesehatan tubuh. "PR kami adalah kami konsen sekali agar jemaah-jemaah yang tertunda keberangkatannya sejak februari 2020 menjad prioritas diberangkatkan," jelas dia.

Terkait vaksin Covid-19, Firman menyebut ada empat merek yang diizinkan oleh Arab Saudi, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Bagi jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm, harus disuntik booster yang berasal dari empat vaksin di atas.

Namun, sampai saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait teknis vaksin booster. Selain itu, Firman berharap agar pemerintah memastikan barcode vaksinasi bisa dibaca dan diakses oleh Arab Saudi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa jemaah sudah benar-benar divaksin lengkap.

Meski demikian, ia menyebut bahwa Arab Saudi kini sudah membuka diri dengan ketentuan yang lebih longgar. "Karena umrah dibuka dengan kondisi vaksin sudah ada, sehingga jemaah-jemaah yang datang dengan vaksin penuh dan dibuktikan PCR negatif, mereka sudah bisa menunaikan ibadah," jelas dia.

Sementara itu terkait biaya umrah tahun 2021 sampai saat ini masih merujuk pada harga referensi kedua ketika uji coba pada November 2020, yaitu Rp 26 juta. Soal ada tidaknya tambahan lantaran penyesuaian aturan baru umrah, Firman mengatakan masih menunggu kepastian finalnya.

Menurutnya, penyesuaian biaya umrah tahun 2021 itu akan dilakukan apabila masih ada kewajiban karantina 5 hari sebelum berangkat umrah, begitu juga saat pulang dari Arab Saudi.

Untuk itu dalam beberapa hari ke ini, pihaknya akan terus berkordinasi dengan kementerian terkait untuk finalisasi hal-hal tersebut. "Diharapkan ketika dibuka beberapa hari ke depan, kita sudah siap, sehingga keberangkatan bisa dilakukan," jelas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), Artha Hanif memperkirakan, biaya umrah tahun 2021 bakal naik. Hal itu karena ada kewajiban karantina, tes PCR dan lainny.

Perhitungan SATHU, biaya umrah tahun 2021 bakal naik setidaknya Rp 10 juta. Pasalnya, karantina peserta umroh butuh waktu lama. (Tribunnews.com/Kompas.com)