Anggota DPRD Kalsel Minta Kepala Daerah Siapkan SDM Handal Serap DAK

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Banyaknya DAK fisik di Kalsel yang tak terserap ternyata karena beberapa faktor.

Terang anggota Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah ada beberapa faktor yang ia temukan yang menjadi penyebab ada Rp111 miliar DAK fisik yang tak terserap.

Jelasnya Jumat (3/12/2021) pemerintah daerah harus lebih agresif untuk menyambut DAK fisik tersebut.

Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan pembangunan daerah yang nantinya menggunakan DAK. Khususnya program pembangunan yang menjadi skala prioritas.

Baca juga: Latihan Sebulan Penuh, Hari Jadi HSS Pelajar Tampilkan Tarian Kolosal, Bupati HSS pun Ikut Balanting

Baca juga: BTalk - Pimpinan Ponpes Wali Songo Banjarbaru KH Abdul Hamid Marzuqi, Ulama Penggerak Santripreneur

Baca juga: PPKM Level 3 di Moment Nataru 2022, Libur Semester Sekolah di Banjarmasin Bakal Bergeser

Selain itu saya temukan jika syarat untuk penyaluran DAK fisik cukup rumit dan sulit bagi SDM di daerah.

"SDM di daerah terkadang belum siap untuk persyaratan yang cukup rumit sehingga jika ada penyederhanaan syarat akan lebih baik," ujarnya.

Atau menurut politisi Demokrat Kalsel ini pemerintah daerah sudah menyiapkan SDM untuk penyaluran DAK fisik.

"Informasinya DAK fisik ini cepat saja cairnya hanya saja perlu perhatian dari kepala daerah agar jauh-jauh hari sudah disiapkan SDM yang mampu mengoptimalkan penyerapan DAK fisik," sebutnya.

Seperti halnya laporan pertanggungjawaban yang harus benar-benar dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Jika ada keterlambatan maka itu akan jadi bahan evaluasi oleh pemerintah pusat sehingga bisa saja di tahun berikutnya tidak diberi DAK fisik lagi atau akan mengalami keterlambatan dalam penyalurannya.

Terkait penurunan DIPA dan TKDD ujar Gusti Abidinsyah ia sangat menyayangkan. Karena dana Rp 111 miliar cukup besar untuk pembangunan di Kalsel yang masih memiliki banyak PR.

Ia mengharapkan agar di tahun berikutnya di 2022 SDM di daerah benar-benar disiapkan sehingga penyerapan DAK fisik bisa maksimal dan pembangunan di daerah juga menjadi optimal.

Terkait dana desa yang juga penyerapan anggarannya dianggap tak maksimal, anggota komisi 1 DPRD Kalsel, Gina Mariati meyakini jika semua desa akan mendapatkan dana desa.

Memang ujarnya ada dua desa yang bermasalah hukum sehingga dana desa tampak terserap maksimal.

"Karena laporan dana desa tidak mungkin ditandatangani oleh Plt kades kan," ujarnya.

Menurutnya dana desa akan tetap diberikan sesuai nantinya begitu laporan serapan Dana Desa seluruh Kalsel selesai.