Berita Banjar
Ngadu ke DPRD Banjar, APDESI se Kecamatan Astambul Sampaikan Kelangkaan Pupuk hingga Jalan Rusak
Apdesi se Kecamatan Astambul ngadu ke DPRD Banjar. Mereka menyampaikan kelangkaan pupuk hingga jalan rusak
Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sejumlah pembakal yang tergabung dalam komunitas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Astambul mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Senin (31/1/2022) kemarin.
Rombongan APDESI Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar itu diterima pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, ST.
Sekretaris APDESI Kecamatan Astambul, Halimi yang juga Pembakal Pingaran Ulu menjelaskan keberadaan di DPRD Kabupaten Banjar menyampaikan aspirasi masyarakat.
Itu karena beberapa aspirasi masyarakat yang diusulkan diantara dari Desa Pingaran Ulu, Desa Jati Baru, Desa Kelampaian Tengah dan Desa Sungai Tuan Ulu.
Baca juga: Pupuk Langka, Petani di HST Berharap Harga Bersubsidi Kembali Normal
Baca juga: Panggil 19 Gapoktan, Kejari Batola Kumpulkan Pengembalian Pinjaman Pupuk Bersubsidi Rp 41,8 Juta
Halimi mengaku sudah menyampaikan aspirasi masyarakat yang ingin agar pembangunan jembatan baru di Desa Pingaran Ilir segera terealisasi.
"Kami sudah melihat di media pembangunan jembatan itu terbatas anggaran. Tetapi kami ingin agar DPRD Kabupaten Banjar mengawal anggaran jembatan tersebut," katanya.
Menurutnya keberadaan jembatan baru di Desa Pingaran Ilir merupakan jembatan yang menghubungkan akses warganya di Desa Pingaran Ulu dan Desa Pingaaran Ilir.
Selain itu, aspirasi kelangkaan pupuk yang dialami kelompok tani SE Kecamatan Astambul.
"Kondisi akses jalan di Desa Jati Baru yang rusak akibat arus banjir," katanya.
Baca juga: LPPM ULM Ajarkan Warga Buat Cangkang Telor Jadi Pupuk dan Pestisida
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, mengaku sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Banjar harus menerima semua masukan dari para kepala desa.
"Kami akan mencoba mengawal aspirasi masyarakat tersebut saat rapat dengan SKPD terkait dengan aspirasi masyarakat," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)
