Bumi Bersujud
Dinas KUMP2 Upayakan Instalasi Tangki Ukur Mobil Dibangun di Kabupaten Tanah Bumbu
Kepala DKUMP2 Kabupaten Tanah Bumbu, Deny Hariyanto, sebut akan bangun TUM setelah koordinasi dengan PPSDK dan menyertakan petugasnya ikut pelatihan.
Penulis: Man Hidayat | Editor: Alpri Widianjono
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMP2) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), H Deny Hariyanto, sebut kabupaten ini bakal miliki Instalasi Tangki Ukur Mobil (TUM).
Pernyataan itu dilontarkannya setelah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat.
Dia mengatakan, instalasi Tangki Ukur Mobil (TUM) akan dibangun di kabupaten tanah bumbu.
Pihaknya telah koordinasi ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetroligian (PPSDK) di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat terkait peningkatan SDM petugas penera.
"Kami akan siapkan dulu SDM-nya," sebut Kepala DKUMP2 Tanahbumbu H Deny, Rabu (9/3/2022).
Koordinasi ke PPSDK tersebut, sambung H Deny, untuk mendaftarkan petugas DKUMP2 Tanahbumbu urusan kemetrologian dalam beberapa pelatihan.
Program tersebut akan menunjang kinerja petugas dalam pelaksanaan tugas kemetrologian.
Seperti, pelatihan Petugas Penera TUM, Petugas Pengawas Tera TUM, Petugas Pengawas BDKT Frozen dan Petugas Pengawas Mass LPG agar mendapatkan prioritas dalam penjaringan pelatihan oleh PPSDK.
Diharapkan, dengan adanya petugas yang sesuai sertifikasi keahlian tersebut, Dinas KUMP2 mendapat dana pembangunan Instalasi TUM dari APBD Perubahan Tahun 2022.
Dengan begitu, pelaksanaan Tera TUM sudah bisa dilaksanakan sendiri pada 2023.
Keberadaan Instalasi TUM tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD yang signifikan dari sumber Kemetrologian.
"Dengan meningkatkan pelayanan pada para pengusaha pengguna UTTP maka PAD Kabupaten Tanah Bumbu melalui Retribusi Kemetroligian juga akan meningkat," pungkasnya.
Selain kunjungan kerja ke PPSDK, sebut H Deny, pihaknya juga melakukan kunjungan ke Direktorat Metrologi di Bandung, Jawa Barat.
Tujuannya, pengambilan alat pengujian standar yang telah dikalibrasi untuk digunakan oleh petugas penera.
Menggunakan itu, petugas berhak dalam melakukan peneraan pada alat UTTP yang digunakan oleh para pengusaha perdagangan di Kabupaten Tanbu.
Utamanya, dalam hal bertransaksi dan juga menindaklanjuti peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999.
Serta, melakukan Peneraan pada Peralatan Penguji UTTP yang ada di Laboratorium Kemetrologian pada UML Dinas KUMP2 sendiri. (Aol/*)
