Bupati Tala HM Sukamta Sebut Musrenbang RKPD 2023 Momentum Paling Penting, Ini Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut (Tala) menjadi momentum paling penting bagi pemerintahan Bupati Tala HM Sukamta bersama wakilnya, Abdi Rahman.

Itu sebabnya agenda penting itu mendapat atensi khusus Bupati Tala Drs HM Sukamta MAP.

Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini bahkan turut mengikutinya sejak pagi hingga siang pada Selasa (29/3/2022) kemarin.

Sukamta menegaskan pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017.

"Pelaksanaan musrenbang juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis untuk membahas kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut satu tahun ke depan," sebut Sukamta.

Musrenbang juga bertujuan untuk mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023.

Serta menyusun dan menyinergikan usulan program kegiatan serta subkegiatan sesuai potensi dan permasalahan kewilayahan di 135 desa/kelurahan dan sebelas kecamatan.

Sukamta mengatakan musrenbang kali ini memiliki makna yang begitu penting karena merupakan tahun kelima penjabaran atau tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut (2018-2023).

Karena itu, mesti menjadi momentum untuk menyempurnakan program untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan RPJMD 2018-2023 tidak hanya ditentukan pemerintah kabupaten, namun sangat ditentukan oleh kerjasama yang baik dan sinergi antarsemua unsur pemangku kepentingan.

Mulai dari pihak pemerintah kabupaten, DPRD, masyarakat, dan swasta.

Musrenbang juga salah satu rangkaian proses lanjutan yang dilaksanakan Pemkab Tala dimana sebelumnya telah diselenggarakan rangkaian proses yakni forum konsultasi publik, musrenbang kecamatan dan forum perangkat daerah.

"Hasil proses tersebut dan mengacu pada tema arah kebijakan tahun 2023 (tahun kelima) RPJMD Tala yakni pemantapan kebijakan Berinteraksi dalam membina desa dan menata kota sebagai pondasi pembangunan periode berikutnya," tandas Sukamta.

Telah dirumuskan juga penyesuaian tema pembangunan tahun 2023 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk pemantapan kebijakan berinteraksi dalam membina desa dan menata kota sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Prioritasnya yakni meningkatkan ekonomi daerah pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM dan akuntabilitas pelayanan publik pemerintah.

Lalu, pemantapan infrastruktur, lingkungan hidup dan ketahanan dan prioritas tersebut prioritas/fokus tahun 2023.

Ada beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembangunan yaitu penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tala.

Serta tren menurunnya pendapatan daerah terutama dana transfer dari pusat.

Prioritas lainnya yakni peningkatan kualitas pelayanan air minum, sanitasi dan permukiman.

Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Tala, peningkatan akuntabilitas kinerja tan pemerintah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pembinaan desa dan penataan kota.

Pemantapan pembangunan infrastruktur yang berbasis kewilayahan, dan konsisten terhadap arah SDGS (pembangunan berkelanjutan).

Sukamta mengingatkan saat ini tiap daerah telah memasuki dinamika pembangunan yang cukup kompleks sebagai dampak dari globalisasi dan perdagangan bebas.

Selain itu saat ini juga masih dalam kondisi pandemi covid-19 yang akan berdampak pada perekonomian pembangunan global.

Permasalahan pun juga makin kompleks dan ketersediaan sumber daya yang sedikit, terutama pada anggaran untuk pelaksanaan pembangunan.

Karena itu SKPD terkait diharapkan lebih giat dan serius berjuang mendapatkan sumber-sumber untuk pendanaan dari APBD provinsi, DAK, CSR, dan sumber-sumber yang lain sesuai dengan kewenangannya.

"Selain itu juga perlunya usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan," sebut Sukamta.

Lebih lanjut ia mengatakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya diampu oleh satu sektor.

Tapi, perlu membuka pemahaman bahwa pembangunan perlu memberikan peran dan keterlibatan sektor lain khususnya untuk program dan kegiatan/subkegiatan yang menjadi prioritas agar pembangunan dapat berjalan secara lebih optimal dan terintegrasi.

Dalam kegiatan pembangunan hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya maupun tahun yang sedang berjalan.

Artinya, perangkat daerah yang berwenang dan berkompeten mesti melihat secara langsung ke lapangan hasil dan manfaat dari program/kegiatan yang dijalankan.

"Tidak hanya melihat realisasi keuangannya dan menerima laporan tertulis semata. Dengan kata lain tidak sekadar mengacu pada keluaran (output) semata tetapi kepada hasil (outcome)-nya yaitu hasil yang bermanfaat dan dirasakan masyarakat," tandas Sukamta.

Selain itu, lanjutnya, sangat pentin memilah dan memilih secara ketat program/kegiatan yang memang penting (urgent) dan krusial.

Serta mendukung Program Strategis Nasional (PSN), Program Prioritas Nasional (PPN), dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

"Sudah saatnya kita keluar dari rutinitas-rutinitas monoton. Kita haru menangkap peluang sebagai wilayah penyangga ibu kota negara (IKN) yang baru," sebut Sukamta. (AOL)