Rakat Mufakat
Anggota DPRD Kabupaten HSS Berikan Pandangan Fraksi Soal Penyertaan Modal untuk Bank Kalsel
Fraksi di DPRD Kabupaten HSS gelar rapat bahas penyertaan modal untuk Bank Kalsel, pertanyakan alasan, kemampuan daerah dan juga ada yang setuju beri.
Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Alpri Widianjono
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Anggota DPRD HSS Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pandangan fraksi, Jumat (1/4/2022).
Hal itu terkait raperda mengenai penambahan penyertaan modal Pemkab HSS kepada Bank Kalsel.
Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs H Muhammad Noor, mendengarkan pandangan umum dari fraksi di DPRD.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD HSS Rodi Maulidi, dihadiri Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi, Wakil Ketua II DPRD HSS H M Kusasi, anggota dewan, Sekda Drs H Muhammad Noor, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, serta perangkat Daerah Pemkab HSS.
Pada rapat paripurna kali ini ada enam fraksi DPRD yang membacakan pandangan umumnya terhadap Raperda ini agar di bahas lebih lanjut dengan beberapa catatan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan juru bicara Drs Muhammad Bustani menyampaikan bahwa raperda tersebut harus tetap mengacu pada regulasi yang ada.
Serta, mendapatkan asas peningkatan pertumbuhan, peningkatan pendapatan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya.
Dengan catatan, APBD daerah berpegang teguh kepada asas hukum dan asas manfaat.
Selanjutnya, dari Fraksi Partai Golongan Karya oleh juru bicara Muhlis Ridhani mempertanyakan tentang penambahan modal dari Pemda apakah sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi Golkar mengharapkan Bank Kalsel agar meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal
Selain itu, investasi penyertaan modal tidak semata-mata hanya dilihat dari sisi keuangan daerah.
Tetapi juga, harus mempertimbangkan penyedia dan kebijakan pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Rahmad Iriadi, memberikan beberapa pertanyaan kepada Bank Kalsel.
Di antaranya, Fraksi PKB meminta laporan kepada Bank Kalsel terkait kinerja keuangan sejak tahun 2017 hingga 2021. Karena, jumlah penyertaan modal yang besar.
Selain itu juga ditanyakan apakah ada jaminan seandainya collapse dan berapa total CSR yang diturunkan di Kabupaten HSS dari tahun 2017 hingga 2021.
