Rekomendasi LKPj 2021 Bupati Tala Disahkan, Ini Sejumlah Saran Penting DPRD

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pada rapat paripurna di DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), rekomendasi legislatif setempat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2021 Bupati Tala telah disahkan, Kamis (28/4/2022) kemarin.

Ada beberapa saran masukan penting yang disampaikan DPRD Tala terhadap LKPj 2021 tersebut.

Sejumlah sektor mendapat apresiasi tinggi atas capaian gemilang dan kinerja yang tinggi.

Namun ada juga yang menjadi catatan khusus agar lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintah daerah setempat.

Pada rekomendasi tertulis yang dibacakan anggota DPRD Tala Zulpah, seluruh sektor mendapat catatan dan saran masukan.

Di antaranya pada sektor berikut ini;

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
- Pemetaan profil pendidikan sehingga bisa melahirkan kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan efektif dengan program dan kegiatan yang berkelanjutan

- Segera mendefinitifkan kepala sekolah TK, Sd, dan SMP mengingat hingga sekarang masih kekosongan kepala sekolah pada 3 TK, 39 SD, dan 2 SMP

- Berkeadilan dalam penempatan tenaga pendidik dan pendidik

- Penuntasan wajib belajar sembilan dan 12 tahun dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Urusan Kesehatan
- Mengoptimalkan program yang dampaknya dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi

- Segera menempatkan tenaga medis dan paramedis di fasilitas kesehatan yang baru dibangun

- Mengevaluasi kembali data peserta BPJS Kesehatan yang preminya dibebankan ke APBD sementara peserta tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

- Optimalisasi penyerapan anggaran yang berasal dari APBN seperti dana dak dan non fisik

- Segera meningkatkan fasilitas pendukung guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD

Urusan Sosial
- Merevisi Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 26 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Tanah Laut.

Hal ini mengingat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dikerjakan secara maksimal karena terkendala regulasi yang tidak mengatur akan tetapi sangat diperlukan oleh masyarakat

- Menyelesaikan permasalahan data penerima bantuan sosial secara berkelanjutan agar hal tersebut tidak menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat

- Menyediakan fasilitas rumah singgah dan memaksimalkan layanan kedaruratan 24171 yang merupakan pelayanan cepat tanggap yang dapat diakses 1x24 jam

- Penempatan tenaga profesional dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Urusan Perlindungan Masyarakat
- Meningkatkan tipe SKPD terkait (BPBD) ke tipe A

- Menyediakan gedung kantor BPBD dan sarana prasarana yang representatif

- Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana

Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- Menyediakan kantor Dispora yang representative agar mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai dalam menjalankan tugas lebih terjamin

- Mempertahankan capaian indeks kepemudaan

- Meningkatkan pelatihan kepemimpinan dan keterampilan tepung dan olahraga
-
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
- Menyediakan bioskop literasi anak dan masyarakat yang representative
-
Peningkatan anggaran guna mendukung sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip di tanah laut sehingga dapat dapat tertata secara baik

- Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM arsiparis

- Pembentukan tim yang didasari dengan SK terkait pegawai khusus penanganan arsip di bidang masing-masing OPD

- Pelaksanaan penelitian atau survei minat baca penduduk ke tentang laut bekerja sama dengan lintas sektor terkait

Urusan Pertanian dan Pangan
- Membuat rancangan Peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

- Agar pemerintah daerah kabupaten Talaud menjadikan Brigade alsintan menjadi UPT dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

- Agar pemerintah daerah lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam hal pelaksanaan pengawasan nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan

- Peningkatan penambahan anggaran operasional petugas dan vaksin hewan

- Penambahan tenaga teknis bidang peternakan yang ditempatkan pada UPT Dinas Peternakan untuk menunjang kinerja Dinas Peternakan dalam melayani masyarakat

Urusan Pariwisata
- Mengoptimalkan promosi objek wisata

- Mengoptimalkan peran produk-produk ekspor pokdarwis

- Peningkatan pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana objek wisata (AOL)