Subsidi BBM
Subsidi BBM Diakui Jokowi Tidak Besar, Tapi Besar Sekali dan Bisa Bangun Ibu Kota Nusantara
Subsidi BBM di Indonesia diakui Presiden Jokowi bukan besar. Melainkan besar sekali dan bisa digunakan untuk membangun Ibu Kota Nusantara.
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID - Masalah subsidi BBM tampaknya menjadi persoalan yang masih sulit dituntaskan dalam waktu dekat.
Subsidi BBM di Indonesia diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan besar.
Melainkan besar sekali dan bisa digunakan untuk membangun Ibu Kota Nusantara.
Hal ini diakui Jokowi di saat memberikan sambutan pada Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022)
Baca juga: Baru Dapat Lima Siswa, SDN Bata Kecamatan Juai Masih Buka PPDB Jelang Tahun Ajaran Baru
Baca juga: Ketua KPU RI Hasyim Asyari Tak Suka Gunakan Kalimat Pesta Demokrasi, Pemilu Itu Kerja
Presiden Joko Widodo mengatakan, subsidi yang dialokasikan negara untuk menekan harga BBM sangat besar.
Menurut dia, besar total subsidi yang diberikan negara itu bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.
"Kita saat ini sebagai contoh, harga bensin saja, harga Pertalite saja Rp 7.650, Pertamax Rp 12.500. Hati-hati ini bukan harga sebenarnya, ini harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022).
Jokowi membandingkan harga bensin di Singapura dan Jerman yang mencapai Rp 31.000, sedangkan di Thailand Rp 20.000.
"Kita masih Rp 7.650, tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu karena angkanya sudah Rp 152 triliun," tegasnya.
Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak. Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.
"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu Rp 466 triliun, ini untuk subsidi. Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai. Hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," jelas Jokowi.
Di sisi lain, menurut dia, masyarakat harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat.
Jokowi menjelaskan, pada Januari 2022 saat Indonesia menghentikan ekspor batu bara, ada lima orang presiden meneleponnya.
Mereka memohon agar segera dikirim batu bara.
"Presiden Jokowi mohon kita dikirim batu bara segera, secepatnya. Kalau tidak mati kita listrik, industri kita mati," kata Jokowi menirukan pembicaraan para presiden itu.
