Opini Publik

PPDB Kontroversi Mencoret Sekolah Favorit

Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi yang sudah berjalan sejak 2017 nampaknya terus menuai masalah.

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: Zulkifli Rahman Kepala SDN Takulat Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong

BANJARMASINPOST.CO.ID - MENGUTIP pernyataan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendy pencetus PPDB sistem zonasi “kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya kasta dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus diubah”.

Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi yang sudah berjalan sejak 2017 nampaknya terus menuai masalah. Seharusnya kementerian pendidikan dan kebudayaan belajar dari pengalaman, setiap awal tahun ajaran selalu menjadi masalah di dunia pendidikan. Tujuan utama PPDB sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan dan menghapus “kastanisasi” sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya peserta didik selalu dirugikan.

Di perdesaan mungkin hal ini tidak terlalu berpengaruh karena peserta didiknya yang sedikit atau rasio peserta didik baru dengan sekolah masih seimbang, tetapi di kota tentu akan menjadi masalah dengan membeludaknya peserta didik baru yang mendaftar dan kurangnya daya tampung sekolah negeri favorit.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Nyatanya kisruh PPDB kembali terjadi di Jakarta dimana masalah umur menjadi prioritas untuk diterima disekolah negeri favorit. Membenahi aturan dan mekanisme terkait kebijakan zonasi segera, agar tidak ada lagi siswa yang kehilangan kesempatan terbaiknya untuk belajar karena perkara kebijakan yang diskriminatif. Tugas pemerintah utamanya adalah memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah di Indonesia bisa lanjut bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara adil dan terjangkau (murah.red).

Chatarina Muliana Inspektur Jenderal Kemendikbud dalam diskusi daring, menyebutkan bahwa “Pemerintah telah menyediakan akses penerimaan siswa baru tahun ini sesuai kebutuhan. Usia bukan kendala”, katanya. Yang diutamakan adalah zonasi atau jarak, baru yang lain. Menurutnya, setiap regulasi dalam penerimaan siswa pasti bakal terjadi protes dari orangtua selama fasilitas belum memadai. Masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah terbatasnya jumlah sarana pendidikan untuk menampung siswa baru. Kalau masalah itu belum diselesaikan, maka bakal terjadi terus.” (Tempo.com)

Tak bisa dipungkiri dari “kacamata” orangtua (masyarakat. red) sekolah favorit itu selalu ada walaupun pemerintah sudah menghapus keberadaannya. Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar membenahi segala keperluan sekolah baik dari segi sarana maupun prasarana yang memadai untuk menunjang kemajuan sekolah. Setiap tahun terus memantau segala rasio kelulusan siswa dengan keperluan ruangan sekolah yang tersedia sehingga semua siswa bisa tertampung. Memberikan dana pendidikan kepada sekolah swasta untuk keperluan operasionalnya, dan menghapus segala biaya masuk bagi siswa baru. Selama ini sekolah swasta “menjual” keunggulan, sehingga terjadi kastanisasi dalam dunia pendidikan. Hilangkan sekolah favorit dan mari wujudkan pendidikan murah untuk masa depan yang lebih baik.

Dinas pendidikan juga harus aktif melakukan pengawasan, arahan dan jika perlu hukuman kepada pihak sekolah yang melanggar kesepakatan PPDB. Untuk itulah perlu kajian dan pertemuan melalui kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru atau muswarah guru mata pelajaran untuk menentukan jumlah ideal siswa setiap kelas. Secara berkala melakukan mutasi guru untuk pemerataan pendidikan dan menghapus adanya sekolah favorit. Atau menghapus sistem zonasi dan kembalikan wewenang ke sekolah untuk menerima sesuai keperluan yang telah disepakati bersama, sesuai daya tampung.

Merdeka belajar mungkin bisa menjadi solusi bersama antara sekolah,orang tua dan masyarakat untuk menjadikan sekolah terbaik untuk anak-anaknya, sehingga sekolah merdeka bisa terwujud untuk pemerataan dan persebaran siswa yang lebih baik dan merata sehingga terwujudlah tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi yang berkarakter. Wallahu a’alam bissawab. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved