Kalsel Dapat Jatah 4.200 Vaksin PMK, Terbanyak Tanahlaut

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan mendapat alokasi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebanyak 4.200 dosis untuk tahap pertama.

 Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan drh Hj Suparmi mengatakan, sebagaimana arahan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor vaksin PMK yang sudah datang kemarin  langsung didistribusikan ke seluruh kabupaten kota se- Kalsel

“Vaksin sudah datang, kemarin sudah kami distribusikan ke seluruh kabupaten kota, dan hari ini teman teman sudah bisa melaksanakan vaksinasi sesuai dengan target masing masing,” kata Hj Suparmi, Sabtu (25/6/2022).

Menurutnya, pemprov Kalsel diberi target untuk melaksanakan vaksinasi hingga 30 Juni 2022.

“Kita diberi waktu untuk menyelesaikan vaksinasi hingga 30 Juni 2022,” katanya.

Baca juga: Terindikasi Terpapar PMK, Sejumlah Sapi Gagal Masuk Pasar Hewan Kabupaten Tanahlaut

Baca juga: Setelah Bumijaya, Sapi di Dua Desa Kabupaten Tanahlaut Terindikasi Terpapar PMK

Baca juga: MUI Keluarkan Fatwa Hewan Kurban Alami Wabah PMK, Simak Persyaratan Dibolehkan Disembelih

Menurut Suparmi, Kabupaten Tanahlaut menjadi daerah yang paling banyak menerima dosis vaksin.

“1.400 akan disiapkan di UPT Pelaihari, 100 untuk UPT di seluruh Kabupaten Kota, 1.700 dibagi ke seluruh Kabupaten Kota, dan terbanyak 900 dosis kabupaten Tanahlaut,” katanya.

Sementara populasi ternak Kalsel yang terancam PMK jelasnya ada 73 ribu. 

Ternak nantinya akan disuntikkan vaksin sebanyak tiga kali, suntik pertama, kedua dan booster dengan jarak masa suntik enam bulan.

Disampaikan Suparmi, masyarakat tak perlu khawatir dengan isu merebaknya PMK. Karena ternak yang terinfeksi bisa disembuhkan dan dagingnya aman dikonsumsi.

Baca juga: Belum Dapat Vaksin PMK, Disnak Keswan Tanahlaut Gunakan Obat-obatan Ini Tangani Sapi yang Terpapar

Menurutnya, pemerintah sangat serius menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak, khususnya sapi dan kambing.

Oleh karenanya, negara membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan PMK atas perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Struktur daripada Satgas

Penanganan PMK yang nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB. (Banjarmasinpost.co.id / milna sari)