Harga Bahan Pokok Alami Peningkatan, Bupati HSS Achmad Fikry Pimpin Rapat Pengendalian Inflas

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN – Harga bahan pokok yang terus meroket menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Pemerintah Kabupaten HSS menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan di Aula Rakat Mufakat Kantor Sekretariat Daerah di Kota Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (19/7/2022).

Rapat ini dibuka dan dipimpin Bupati HSS H Achmad Fikry didampingi Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad.

Peserta rapat terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah yang tergabung dalam TPID Kabupaten HSS, serta stakeholder terkait, yaitu Bulog Barabai, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kandangan.

Bupati H Achmad Fikry, mengatakan, perang antara Rusia dan Ukraina berdampak bagi Indonesia termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perang ini membawa dampak yang kurang baik, seperti naiknya harga BBM termasuk epiji.

Gas elpiji akan menjadi perhatiannya. Apalagi, saat ini ada tren masyarakat bergeser menggunakan LPG 3 kg.

Padahal gas melon ini diperintukan hanya bagi masyarakat kalangan bawah. Menurutnya, ini yang akan menjadi perhatian pihaknya. Bahkan, ASN di HSS juga dilarang keras menggunakan gas elpiji.

Sementara itu, khusus untuk beras, Pemkab HSS berkomitmen untuk menjaga kondisi beras lokal tetap terjaga dan petani bisa menikmati hasilnya.

Hal ini didukung dengan peluncuran Program Gali Rasni (Pegawai Membeli Beras Petani) guna meningkatkan kesejahteraan petani. Bekerjasama dengan Gapoktan.

Tak hanya itu, harga cabai dan berbagai bahan pokok lainnya juga turut dibahas dalam rapat kali ini, termasuk gandum dan minyak goreng.

Fluktuasi harga bahan pokok yang meningkat ini terungkap, selain karena faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perkembangan politik dunia. Khususnya, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Seperti diketahui, Rusia dan Ukraina merupakan dua negara penghasil minyak nabati dan gandum yang cukup besar.

Sehingga, kondisi perang yang terjadi membuat ekspor mereka menjadi terhambat. Sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa negara pengimpor.

“Dari hasil diskusi dalam Rakor TPID kali ini, sebagaimana biasa berbagai masukan dan saran serta langkah strategis dirumuskan untuk menindak lanjuti permasalahan ini. Secara berturut-turut para Kepala Perangkat Daerah dan stakeholder terkait ikut memberikan masukan bagi Pemkab HSS. Hasil rakor sendiri akan segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Terutama yang bersentuhan langsung dengan masalah perekonomian masyarakat,” sebutnya. (AOL/*)