Jendela

Di Balik Banyak SDN Ditutup

sekolah-sekolah swasta merupakan tantangan sekaligus motivasi bagi sekolah-sekolah pemerintah.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman 

Oleh: Mujiburrahman

BANJARMASINPOST.CO.ID - PADA Maret 2022 lalu, saya dan isteri pulang kampung, ke Amuntai. Pagi itu, kami silaturrahmi ke rumah almarhum paman dengan berjalan kaki dari rumah ipar saya. Di jalan, kami melewati sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN). Kami terkejut, sekilas melihat ruang kelas yang diisi hanya oleh lima siswa. “Kok sedikit sekali?” kataku. “Sekarang jumlah siswa SDN memang sangat sedikit,” kata ipar saya yang juga seorang guru. Ternyata hal ini juga terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Balangan. Seperti dilaporkan Banjarmasin Post (14 dan 19 Juli 2022), pemerintah terpaksa menutup 31 SDN di HSS dan 2 SDN di Balangan. Ada SDN yang murid kelas 6-nya hanya dua orang, dan ada yang hanya satu orang.

Apa kiranya yang terjadi? Mungkin hal ini menunjukan perubahan demografis. Jumlah penduduk usia SD semakin berkurang. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung banyak anak, pasangan muda saat ini cenderung memiliki sedikit anak. Boleh jadi hal ini menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan pemerintah sejak Orde Baru benar-benar berhasil. Mungkin pula bukan karena program KB, tetapi karena orang semakin sadar, antara lain karena peningkatan taraf pendidikan, bahwa memiliki banyak anak tidak hanya akan berarti beban ekonomi yang tinggi, melainkan juga tanggungjawab yang lebih berat dalam mendidik mereka.

Selain itu, ada pula kecenderungan baru yang semakin tampak di masyarakat. Para orangtua banyak yang menyekolahkan anaknya di SD swasta yang memadukan kurikulum pemerintah dan pembinaan agama. Orang menyebutnya Sekolah Islam Terpadu, dengan berbagai varian ideologisnya. Sekolah-sekolah Islam swasta ini banyak bertumbuhan di kota-kota kabupaten dan provinsi. Biayanya mahal atau sangat mahal, tetapi yang berminat tetap banyak. Karena jumlah penduduk usia SD memang sudah sedikit, ditambah adanya pesaing dari Sekolah Islam terpadu, maka dapat dipahami jika jumlah siswa yang masuk SD pemerintah berkurang drastis sehingga akhirnya terpaksa ditutup.

Mengapa sekolah Islam swasta yang mahal justru mampu membangkitkan minat yang besar? Boleh jadi alasannya sederhana dan dangkal, yakni ikut-ikutan dan gengsi-gengsian saja. Sebagian orang memang ada yang suka membanggakan diri jika anaknya sekolah di lembaga pendidikan swasta yang mahal. Kalau mahal, berarti orangtuanya berduit. Kalau mahal, berarti layanannya lebih baik. Kalau mahal, berarti si anak hanya akan bergaul dengan anak-anak lain dari keluarga yang berduit. Namun, meskipun gengsi, jika tak punya uang, orang juga tak bisa memaksakan diri. Karena itu, fenomena sekolah Islam swasta jelas menunjukkan peningkatan jumlah kelas menengah di masyarakat kita.

Kelas menengah yang bertambah itu antara lain berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kenaikan gaji secara signifikan selama dua dasawarsa terakhir, pengusaha, pedagang besar, anggota legislatif hingga pemuka agama. Perubahan politik yang terjadi selama Reformasi, tampaknya membuat sumber-sumber ekonomi mengalir ke banyak saluran. Hal ini berbeda dengan zaman Orde Baru, ketika sumber-sumber itu hanya dikuasai dan dinikmati oleh orang-orang tertentu. Kebebasan politik masa Reformasi juga membuka banyak pintu bagi masyarakat untuk naik kelas. Dibanding zaman Orde Baru, sekarang ini tidak heran jika ‘orang biasa’ dapat menjadi anggota DPR hingga pimpinan daerah.

Selain itu, sekolah Islam swasta tampaknya mampu membaca kebutuhan pasar kelas menengah tersebut. Kalangan menengah umumnya mengharapkan anaknya berpendidikan modern. Mereka sangat sadar bahwa masyarakat modern menuntut ilmu dan keterampilan yang modern pula. Namun, mereka juga khawatir dengan dampak-dampak negatif modernitas. Mereka sadar bahwa teknologi tidak hanya bermanfaat, tetapi juga berbahaya jika tidak dikendalikan. Begitu pula, pandangan hidup modern yang individualistik dan liberal, seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai yang selama ini dianut masyarakat. Karena itulah, mereka ingin anak-anak mendapatkan pendidikan modern sekaligus relijius. Sekolah Islam terpadu berusaha menjawab kebutuhan ini.

Ada lagi kebutuhan praktis kelas menengah yang dilayani sekolah swasta, yaitu kesesuaian dengan jam kerja dan libur. Kelas menengah umumnya bekerja sampai sore, dan libur Sabtu dan Minggu. Jika suami-isteri sama-sama bekerja, maka mereka perlu orang lain untuk menemani anak-anak di sore hari. Kebutuhan ini dijawab oleh sekolah swasta dengan memberikan layanan pembelajaran hingga sore, yang disebut “full day”. Ini sangat cocok dengan orangtua dari kelas menengah yang pulang kerja sore hari, sekalian menjemput anaknya di sekolah. Sebagian sekolah swasta juga libur Sabtu-Minggu, sehingga anak dan orangtua bisa sama-sama berakhir pekan.

Tak syak lagi, sekolah-sekolah swasta merupakan tantangan sekaligus motivasi bagi sekolah-sekolah pemerintah. Sebagian sekolah pemerintah tampaknya sudah menerapkan kebijakan ‘full day’ dan pembinaan nilai-nilai agama secara lebih intensif. Namun, yang lebih penting lagi adalah, bagaimana sekolah pemerintah dapat melayani semua kalangan, lebih khusus warga kelas menengah ke bawah, yang perlu diangkat melalui jalur pendidikan sehingga kesenjangan di masyarakat tidak bertambah. Bukankah tugas negara adalah “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”? Umum berari berlaku untuk semua, dan bangsa berarti seluruh warga negara.

Singkat kata, kita tentu berharap, lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan merata, bukan sebaliknya, justru turut serta melanggengkan kesenjangan dan ketidakadilan di masyarakat. (*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved