Kabar DPRD Tanah Laut

Anggota DPRD Tanah Laut Soroti Dampak Tambang di Bukitmulya, Minta Pemangku Kebijakan Turun Tangan

Parahnya dampak galian tambang yang mengancam permukiman masyarakat Desa Bukitmulya, jadi keprihatinan anggota DPRD Tala.

Penulis: BL Roynalendra N | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/roy
H ARKANI SPd MSi, ketua Komis 3 DPRD Tala 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kompleksnya dampak aktivitas pertambangan batu bara di Desa Bukitmulya, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), menjadi perhatian khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tala.

"Sebagai orang awam masalah pertambangan, saya merasa sedih dan turut prihatin terkait kasus penambangan di Desa Bukitmulya," ucap H Arkani SPd MSi, anggota DPRD Tala, Senin (1/8/2022).

Politisi Partai Demokrat Tala ini menyebut warga Bukitmulnya hanya meminta perhatian serius pemerintah terhadap keselamatan, nasib, dan masa depan mereka.

"Namun menurutnya sejauh ini belum ada tindakan dan solusi kongkret dari pemerintah," kata anggota DPRD Tala empat periode ini.

Dikatakannya, Dinas ESDM Provinsi Kalsel menyatakan belum memiliki kewenangan mengenai pertambangan karena kewenangan pusat.

Baca juga: Hari Ini Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut Kembali Digelar, Ambil Keputusan Terhadap Raperda

Sementara itu, inspektur tambang instansi teknis itu menyatakan tidak ada tupoksi karena penambangan mendekati permukiman di Bukitmulya dilakukan penambangan liar.

"Ya memang itu benar. Tapi apakah nasib masyarakat kami yang terancam jiwa dan kelangsungan hidupnya dibiarkan begitu saja tanpa memberikan saran, masukan dan solusi?" tandas Arkani.

Inilah kondisi salah satu rumah warga di RT 13 Desa Bukitmulya yang dindingnya telah menggantung di tebing lubang tambang...
Inilah kondisi salah satu rumah warga di RT 13 Desa Bukitmulya yang dindingnya telah
menggantung di tebing lubang tambang... (banjarmasinpost.co.id/roy)

Anggota DPRD Tala dari daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Kintap ini mengatakan dalam masalah tersebut perlu kehadiran semua pemangku kebijakan.

"Yang jadi pertanyaan apakah pemegang PKP2B tidak tahu kalau wilayahnya terjadi penambangan liar? Dimana tugas fungsi pengawasan dan lain lainnya," tandasnya.

Dirinya hanya ingin fokus terhadap tindakan dan penanganan penyelamatan nasib masyarakat Bukitmulya yang terdampak.

"Tidak bermaksud lain selamatkan mereka dan beri solusi," tegas Arkani.

Ia meminta adanya langkah atau tindakan cepat dari pemerintah.

"Jangan didiamkan dan lepas tangan Kondisi ini sudah menyengsarakan masyarakat dan kalau dibiarkan pelan-pelan Desa Bukitmulya bakal tenggelam," sebutnya. (AOL)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved