Rakat Mufakat
Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Sampaikan Pendapat Eksekutif Terkait Raperda APBD-P 2022
Sekda HSS H Muhammad Noor mewakili Bupati H Achmad Fikry menyampaikan jawaban atas tanggapan dewan mengenai APBD-P tahun anggaran 2022.
Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Alpri Widianjono
lihat foto
BANJARMASINSPOST.CO.ID, KANDANGAN - Setelah menjalani tahap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada 16 Agustus lalu, kini giliran jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi.
Pandangan umum eksekutif ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna Lanjutan Tingkat I DPRD Kabupaten HSS Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten HSS di Kota Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (22/8/2022).
Dalam kesempatan ini, Sekda HSS H Muhammad Noor mewakili Bupati HSS H Achmad Fikry, memberikan menyampaikan jawaban atas pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan dalam pemandangan umum rancangan peraturan daerah ini.
Adapun jawaban eksekutif terhadap tanggapan dari Fraksi PKB mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2022 agar pemulihan di bidang ekonomi lebih diperhatikan.
Serta, penanganan Jalan Tanah Abang Desa Simpur dan jembatan penghubung Desa Sirih Hulu ke Desa Asam.
Pihaknya juga akan menyiapkan langkah strategis dalam rangka pemulihan di bidang ekonomi dimaksud.
Sedangkan untuk penanganan jalan tanah abang Desa Simpur dan jembatan penghubung Desa Sirih Hulu ke Desa Asam, untuk penanganan jalan akan diusulkan dalam APBD tahun anggaran 2023.
Sedangkan jembatan penghubung Desa Sirih Hulu ke Desa Asam akan diusulkan melalui DAK.
Untuk penanganan Jembatan Pabahanan di ruas jalan Binjai Sirih Hulu menuju Asam Seranggan saat ini masih dalam proses verifikasi.
Kemudian mengenai jembatan penghubung di Kecamatan Daha Selatan, saat ini untuk pelaksanaannya masih dalam proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jembatan dimaksud.
"Untuk itu kami mohon dukungan dari anggota DPRD yang terhormat dan dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar," harapnya.
Selain itu, terkait regrouping sekolah, saat ini ada 242 Sekolah Dasar yang terdiri dari 239 Sekolah Dasar Negeri dan 3 Sekolah Swasta dengan jumlah murid yang tidak merata untuk setiap sekolah.
Dengan jumlah sekolah yang besar maka berimbas kepada pemenuhan tenaga guru/pengajar. Selain itu banyaknya sekolah dasar yang mengalami kekurangan murid karena adanya beberapa sekolah yang berdekatan dalam satu desa.
Jumlah murid yang kurang ini di dalam sistem dapodik sekolah juga sudah diberi peringatan dimana jumlah murid 59 akan bertanda merah yang artinya hati-hati.
