Kenaikan BBM

Dampak Kenaikan BBM, Dosen FEB ULM Prof Handry Imansyah : Bersiap Hadapi Ancaman Inflasi

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga BBM subsidi dilakukan di waktu yang tidak tepat.

Penulis: Milna Sari | Editor: M.Risman Noor
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM Prof Handry Imansyah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga BBM subsidi dilakukan di waktu yang tidak tepat, terutama jenis Pertalite.

“Dampaknya Indonesia bisa terancam stagflasi yakni naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja. BBM bukan sekadar harga energi dan spesifik biaya transportasi kendaraan pribadi yang naik, tapi juga ke hampir semua sektor terdampak,” ungkap saat dihubungi.

Dia mencontohkan harga pengiriman bahan pangan akan naik disaat yang bersamaan pelaku sektor pertanian mengeluh biaya input produksi yang mahal, terutama pupuk.

Apalagi inflasi bahan makanan masih tercatat tinggi pada bulan Agustus yakni 8,55 persen year on year, bakal makin tinggi.

Baca juga: Edisi Cetak BPost 4 September 2022, Buruh se-Indonesia Gelar Demo 6 September

Baca juga: Mantan Kasat Narkoba Polres Karawang Dipecat, Terlibat Peredaran Gelap Narkoba

“Diperkirakan inflasi pangan kembali menyentuh double digit atau diatas 10 persen per tahun pada September ini. Sementara inflasi umum diperkirakan menembus di level 7-7,5 persen hingga akhir tahun dan memicu kenaikan suku bunga secara agresif,” tuturnya.

Senada diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Handry Imansyah. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat adalah kenaikan harga barang-barang secara umum atau lebih dikenal dengan inflasi.

Bagi masyarakat umum kenaikan harga BBM tentu akan memberatkan masyarakat terutama masyarakat hampir miskin. Karena kelompok ini tidak mendapatkan BLT dari pengalihan subsidi.

Hanya kelompok miskin dan pekerja bergaji di bawah Rp 3.5 juta yang akan mendapatkan subsidi BLT.

Para tukang ojek online yang tentunya akan kesulitan mendapatkan konsumen karena akan terjadi penurunan permintaan akibatnya naiknya biaya ojek. Bila kelompok ini tidak termasuk yang bakal mendapatkan bantuan langsung tunai, minimal mereka bisa mendapatkan harga khusus untuk BBM dengan kuota tertentu supaya biaya transportasi mereka tidak naik.

Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penaikan harga BBM adalah hal yang tidak bisa dihindarkan.

“Kebijakan menaikkan harga BBM bak buah simalakama. Tak dinaikkan, finansial APBN makin bleeding (berdarah, red) dan akan mengorbankan sektor lain,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi, Sabtu (3/9). “Jika dinaikkan, potensi efek dominonya sangat besar, berpotensi memukul daya beli masyarakat konsumen, yang ditandai dengan tingginya inflasi,” ujarnya. (rii/Tribun Network/Reynas Abdila)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved