Demo Kenaikan Harga BBM : Hari Ini Buruh Serbu DPR RI, Ancam Mogok Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi demo menolak kenaikan BBM kembali dilakukan kaum buruh hari ini Selasa 6 September 2022 di DPR RI.

Diperkirakan ada sekitar 3.000 hingga 5.000 buruh akan bergabung menyuarakan penolakan kenaikan BBM.

Sebelumnya diagendakan demo di depan Istana Merdeka, namun akhirnya beralih ke gedung DPR RI.

Aksi ini bakal terus dilakukan hingga pemerintah membatalkan kenaikan BBM.

Baca juga: Santri Asal Palembang Korban Pengeroyokan Meninggal, Ponpes Gontor Jatim Keluarkan Pernyataan Resmi

Baca juga: Sikapi Sengketa Lahan di Jorong, DPRD Tanah Laut Ikuti dan Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Partai Buruh bersama Konferedasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan seluruh elemen buruh akan turun ke jalan melakukan demo tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), hari ini Selasa (6/9/2022).

Presiden Partai Buruh dan juga Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi demo akan berlangsung sekira pukul 10.00 WIB di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Said Iqbal mengklaim aksi serentak ini akan diikuti oleh 3.000 hingga 5.000 massa.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Iqbal, dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).

Adapun tujuan dari aksi kali ini, selain menolak kenaikan BBM, pihaknya juga meminta DPR untuk memastikan, mendesak, dan mendorong pemerintah untuk memastikan BBM kembali ke harga semula.

Jika pemerintah tetap tidak mengindahkan tuntutuan ini, Said Iqbal memastikan KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi-akss lanjutan yang lebih besar bahkan hingga aksi mogok nasional.

"Aksi ini bila tidak didengar oleh pemerintah, bisa dipastikan KSPI dan partai buruh akan menggelar aksi-aksi lanjutan bahkan aksi besar-besaran," jelas Iqbal.

"Mogok nasional menjadi salah satu pilihan bila mana aksi-aksi ini tidak didengar oleh pemerintah, gubernur, bupati, walikota, DPR maupun DPRD," ujarnya.

Tanggapan Jokowi

Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa memprotes pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.