Kabar DPRD Tanah Laut

Sikapi Sengketa Lahan di Jorong, DPRD Tanah Laut Ikuti dan Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Ketua Komisi I DPRD Tala mengatakan saat ini pihaknya mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait persoalan lahan di Jorong

Penulis: Idda Royani | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/roy
Suasana RDPU yang digelar Komisi I DPRD Tala di ruang rapat paripurna setempat, Senin (5_9) siang, menyikapi sengketa lahan di Jorong. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sengketa lahan antara beberapa warga Desa Jorong, Kecamatan Jorong, dan PT Sarana Subur Agrindotama (SSA) menggelinding ke gedung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua Komisi I DPRD Tala Yoga Pinis Suhendra mengatakan saat ini pihaknya mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait persoalan lahan tersebut.

"Karena proses hukum sedang berjalan tentu masalah itu bukan lagi menjadi kewenangan kami, legislatif maupun eksekutif. Jadi, kita ikuti proses hukumnya," tegas Yoga, Selasa (6/9/2022).

DPRD Tala melalui Komisi I yang membidangi hukum pada Senin siang kemarin menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Tala di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari.

YOGA PINIS SUHENDRA, ketua Komisi I DPRD Tala
YOGA PINIS SUHENDRA, ketua Komisi I DPRD Tala (banjarmasinpost.co.id/roy)

RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi I Yoga Pinis Suhendra didampingi beberapa orang anggotanya.

Selain pihak PT SSJ dan perwakilan warga Jorong (pemilik lahan), juga hadir Asisten I Setda Tala Hairul Rizal, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Tala Dr Ahmad Suhaimi, dan Sekcam Jorong Wisnu Kuntarto.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam.

Pihak yang bersengketa mendapat kesempatan menyampaikan pendapat atau argumen masing-masing.

Pihak eksekutif dan Kantah Tala juga turut menyampaikan saran dan pandangan solusinya terhadap persoalan tersebut.

Yoga mengatakan RDPU tersebut digelar merespons permintaan warga pemilik lahan yang menghendaki audiensi.

Warga bersurat secara resmi ke DPRD Tala.

Mengenai persoalan tersebut, ia menerangkan warga pemilik lahan menyatakan belum ada pembebasan lahan dari PT SSA.

Suasana RDPU yang digelar Komisi I DPRD Tala di ruang rapat paripurna setempat, Senin (5_9) siang, menyikapi sengketa lahan di Jorong.
Suasana RDPU yang digelar Komisi I DPRD Tala di ruang rapat paripurna setempat,
Senin (5_9) siang, menyikapi sengketa lahan di Jorong. (banjarmasinpost.co.id/roy)

Warga menyebut lahan mereka seluas 200 hektare digarap perusahaan tersebut sejak 1981.

Rinciannya, 170 hektare lahan gaduhan ternak dan 30 hektare lahan kebun sawit warga.

Sebaliknya, PT SSA menyatakan telah melakukan pembebasan lahan.

Pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit ini juga mengungkapkan bahwa ada dua kelompok warga Jorong yang melakukan klaim, dan sama-sama meminta ganti rugi pembebasan lahan.

"Satu kelompok melakukan gugatan ke PN Pelaihari yang saat ini masih berproses, sudah dua kali sidang. Kelompok lainnya melapor ke Polda Kalsel dan sekarang juga sedang berproses," papar Yoga

Sementara itu Asisten I Setda Tala Hairul Rizal berharap pihak yang bersengketa sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Jangan sampai terjadi gesekan," harapnya. (AOL)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved