Bumi Bersujud

Curhat Soal Longsor Jalan Nasional Km 171 Satui, Bupati Tanbu : Kami Putuskan Buka Jalur Alternatif

Bupati Tanahbumbu, HM Zairullaj Azhar curhan soal longsor Jalan Nasional Km 171 Satui yang sebenarnya bukan kewenangan Pemkab Tanbu

Penulis: Man Hidayat | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Man Hidayat
Bupati Tanbu, Zairullah Azhar curhat soal longsor Jalan Nasional KM 171 di Desa Satui Barat saat memberi keterangan kepada awak media, Kamis (20/10/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Akhir-akhir ini, Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu kerap disudutkan akibat longsornya Jalan Nasional di KM 171 Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanahbumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Padahal, permasalahan yang terjadi saat ini semuanya bukan kewenangan daerah melainkan Pemerintah Pusat. 

Namun, masyarakat seakan tidak mau mengerti, padahal berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama TNI Polri, untuk penanganan jalan alternatif agar arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. 

Bupati Tanahbumbu dr HM Zairullah Azhar bersama Kasdim 1022 Tanahbumbu, Mayor Inf Priya Firmansyah, bersama Camat Satui Kadri Mandar dan Kadiskominfo Ardiansyah, menanggapi hal tersebut karena segala upaya telah dilakukan dan terus berjalan. 

" Soal Jalan KM 171 Satui, semuanya bukan kewenangan kami, itu dari Balai Jalan Nasional pusat yang ada di Banjarmasin. Kalau ditanya lagi soal pertambangan, siapa yang mengatur semuanya, itu adalah pemerintah pusat, kami di daerah tidak pernah dilibatkan apalagi rekomendasi dari daerah pun juga tidak dilibatkan, muncul persoalan seperti ini malah daerah yang disalahkan, " kata Zairullah dihadapan awak media di ruang rapat Bupati, Kamis (20/10/2022) siang. 

Kendati demikian, untuk kepentingan masyarakat banyak karena yang melintas bukan hanya warga Tanahbumbu, melainkan Kotabaru bahkan yang ke arah IKN. 

Akses jalan sudah terputus sehingga pihak forkopimda sudah mengambil langkah agar transportasi tetap berjalan dengan lancar, dengan membuka jalur alternatif ini. 

Adapun jalur alternatif yang telah disediakan ada dua macam yaitu untuk roda 6 ke atas dan ada yang untuk roda empat. 

Untuk roda enam keatas, bisa melewati Jalan Alternatif lama dari arah Banjarmasin ke Batulicin yaitu dari Simpang Sompul - Jalan HB Putra - Jalan Desa Jombang - Jalan Poros, dan sebaliknya. 

Sementara untuk jalur roda empat, Pemerintan Daerah telah membangun jalan Alternatif dan membebaskan lahan warga yaitu dari KM 170 - Jalan Haouling HB Putra - Jalan Jombang - Jalan Poros KM 171 yang sudah dilakukan perkerasan walau masih belum 100 persen. 

"Nah ini upaya Pemda untuk memberi kelancaran  arus lalu lintas kita. Jangan sampai, akses jalan tidak bisa dilintasi karena akan berpengaruh pada sandang pangan ke Batulicin, Kotabaru dan arah IKN, " kata Zairullah. 

Bukan hanya itu, setelah dikeraskan, Pemda saat ini sudah berkoordinasi dengan Forkopimda dan DPRD dan bila disetujui diakhir bulan ini, maka akan dilakukan pengaspalan. 

"Ini semua kami lakukan untuk kepentingan orang banyak. Jadi, ayo sama-sama memberikan pemahaman agar dipahami bersama. Karena dari Balai Jalan Nasional tetap ngotot mempertahankan jalan area longsor itu. Makanya kita di daerah yang berpikir demi kepentingan masyarakat, " katanya. 

Terkait tuduhan masyarakat ada pungli diarea tersebut, ini menjadi pertanyaan besar, darimana asal pungli tersebut. Karena yang ada saat ini, petugas justru membantu dan membagikan makanan di lokasi jalan alternatif itu. 

Kasdim juga menambahkan, hal-hal seperti jni memperkeruh suasana, karena apabila ada yang seperti itu, pihaknya akan melakukan langkah tegas bersama pihak kepolisian. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved