Berita Banjarmasin

Banyak PR Stunting di Kalsel, BPKP Kalsel : Instansi Pusat dan Daerah Jangan Jalan Sendiri-Sendiri

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, APS Kalsel merupakan terburuk ke enam di Indonesia di angka 30 persen

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
capture Youtube BPost
Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjadi program dan target nasional, angka prevalensi stunting (APS) sebesar 14 persen di Indonesia Tahun 2024 juga diturunkan menjadi target ke tiap-tiap daerah termasuk Kalsel. 

Namun untuk merealisasikan target ini bukan berarti tanpa tantangan. 

Terlebih APS di Kalsel masih tergolong cukup tinggi. 

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, APS Kalsel merupakan terburuk ke enam di Indonesia di angka 30 persen.

Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, ada dua isu strategis hasil evaluasi BPKP atas program percepatan penurunan stunting di Kalsel. 

Baca juga: Cegah Stunting, Bupati HST Ajak Ibu Hamil di Wawai Gardu Gemar Makan Ikan

Baca juga: Kejar Target Stunting Turun 14 Persen, BKKBN Kalsel Gelar Rekonsiliasi dan Komitmen Bersama 

Baca juga: PWI Kotabaru Beri Bantuan Makanan Bergizi bagi Anak Stunting

Pertama, pemilihan lokasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) tidak selaras dengan lokasi APS yang tinggi dan kedua, intervensi sensitif berupa pendidikan keluarga belum menjadi prioritas.

Jawabannya, yakni mengoptimalkan akurasi data dan menjadikan satu data dasar sebagai acuan bersama dalam melakukan intervensi terhadap keluarga berisiko stunting. 

Selain itu mendorong pengembangan regulasi di seluruh tingkatan pemerintah dan meningkatkan intervensi terhadap pendidikan keluarga.

Hal ini kata Rudy harus dilakukan secara simultan dan sinergi lintas instansi. 

"Harus ada penilaian risiko gabungan melibatkan lintas instansi baik pusat dan daerah dengan menerapkan Extended-Enterprise Risk Management (EERM)," ujar Rudy, Jumat (18/11/2022).

Melalui cara itu memungkinkan lintas instansi pusat dan daerah bersama-sama mengupayakan pencapaian target APS Kalsel 

Dalam EERM Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel berperan menjadi instansi yang memimpin percepatan penurunan stunting. 

“BKKBN harus berkolaborasi dengan dinas, balai dan organisasi lain di Kalsel agar tercipta sinergitas antar lembaga dalam mencapai target APS Kalimantan Selatan tahun 2024,” katanya. 

Baca juga: Tekan Angka Kasus Stunting, Pemko Banjarbaru Tambah Tujuh Kampung Keluarga Berkualitas

Perwakilan BPKP Kalsel kata dia siap mengintegrasikan, mengolaborasikan dan mendorong sinergitas antar lembaga untuk mencapai target APS Kalsel.

Hal ini menurutnya telah disampaikannya pula dalam Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Mahligai Sultan Adam, Martapura, Kamis (17/11/2022). (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

 

  • Berita Terkait :#Berita Banjarmasin
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved